Alih Daya Dibatasi ke Jasa Penunjang: Periksa Bentuk Kontrak Tenaga TI dan Vendor Anda
13 November 2026 · 5 menit baca · Tim Etzal Group
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, membatasi alih daya pada jasa penunjang. Menurut ringkasan Fortune Indonesia (9 November 2026), bila pekerja alih daya dipakai di kegiatan produksi inti, hubungan kerjanya beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan.
Banyak perusahaan menengah memakai tenaga TI lewat pihak ketiga, dan banyak kontrak semacam itu diperpanjang per Januari. Perlu kami katakan sejak awal: tidak satu pun sumber yang kami baca membahas tenaga TI, staff augmentation atau perusahaan pengembang perangkat lunak. Tulisan ini tidak menyatakan apa yang dilarang. Isinya cara memetakan kontrak Anda dan pertanyaan yang layak dibawa ke penasihat hukum.
Yang dilaporkan dua sumber
Fortune Indonesia menulis tiga hal:
- Alih daya dibatasi pada jasa penunjang, yaitu kebersihan, katering, pengamanan dan angkutan pekerja.
- Bila pekerja alih daya dipakai di produksi inti, hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan.
- Saat penyedia alih daya berganti, hak pekerja dan masa kerjanya dilanjutkan.
Okezone, yang dimuat RCTI+ pada 7 Oktober 2026, menyebut lima jenis jasa penunjang: pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, jasa pengamanan, jasa penunjang di sektor pertambangan dan perminyakan, serta jasa angkutan penjemputan pekerja. Okezone juga menulis undang-undang ini memuat 23 bab dan 313 pasal serta mencakup pekerja informal dan pekerja platform digital.
Kedua sumber berbeda soal jumlah bidang: empat di Fortune Indonesia, lima di Okezone. Kami melaporkan keduanya apa adanya. Daftar yang mengikat adalah yang tertulis di teks resmi undang-undang.
Fortune Indonesia juga melaporkan peraturan pelaksana harus terbit paling lambat 28 Oktober 2027. Sampai itu keluar, sejumlah definisi masih bisa dirinci. Periksa pengumuman resmi terbaru sebelum mengambil keputusan kontrak.
Pertanyaan terbuka untuk tenaga TI
Dari daftar di atas, TI tidak disebut. Itu bisa dibaca dengan lebih dari satu cara, dan kami tidak berwenang memilih bacaan yang benar. Yang bisa kami tunjukkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul bagi pimpinan TI dan keuangan yang mencari kejelasan tentang alih daya tenaga TI:
- Apakah menempatkan programmer atau teknisi dari pihak ketiga di kantor Anda termasuk "alih daya" dalam pengertian undang-undang ini?
- Apakah pekerjaan TI di perusahaan non-teknologi dihitung sebagai kegiatan inti atau penunjang?
- Bagaimana kedudukan kontrak jasa yang membeli hasil, bukan orang?
- Apa akibatnya bagi kontrak yang sudah berjalan sebelum 28 Oktober 2026?
Semua ini pertanyaan untuk penasihat hukum ketenagakerjaan dan, pada waktunya, peraturan pelaksana.
Dua bentuk kontrak yang sering tercampur
Terlepas dari jawaban hukumnya, ada pembedaan yang berguna secara operasional. Ini kerangka kami, bukan kategori dari undang-undang.
| Ciri | Penyediaan tenaga | Jasa berbasis hasil |
|---|---|---|
| Yang dibeli | Orang per bulan | Keluaran: sistem, fitur, tingkat layanan |
| Siapa mengarahkan kerja harian | Manajer klien | Manajer vendor |
| Siapa menentukan jumlah dan siapa orangnya | Klien | Vendor |
| Dasar tagihan | Jam atau hari kerja | Tahap selesai atau biaya layanan bulanan |
| Risiko hasil | Di klien | Di vendor |
| Tempat dan alat kerja | Umumnya milik klien | Umumnya milik vendor |
Banyak kontrak berjudul "proyek" tetapi berjalan seperti kolom kiri: orangnya duduk di kantor klien bertahun-tahun, menerima tugas dari manajer klien, dan ditagih per bulan. Judul kontrak tidak mengubah kenyataan cara kerjanya. Bila suatu hari bentuk hubungan itu dinilai, yang dilihat kemungkinan besar adalah praktik sehari-hari, dan itulah yang perlu Anda ketahui lebih dulu.
Inventarisasi yang bisa dimulai pekan ini
- Daftar semua orang pihak ketiga yang bekerja rutin untuk Anda. Nama, vendor, peran, tanggal mulai dan tanggal kontrak berakhir.
- Tandai siapa pemberi tugas harian. Manajer Anda atau pimpinan tim vendor.
- Catat dasar tagihannya. Per orang per bulan, per jam, per tahap, atau per layanan.
- Ukur lama penempatan. Orang yang sama di posisi yang sama lebih dari setahun perlu perhatian khusus.
- Kelompokkan menurut peran dalam bisnis. Mana yang menopang kegiatan utama perusahaan dan mana yang jelas pendukung.
- Urutkan menurut tanggal perpanjangan. Kontrak yang jatuh tempo Januari ditinjau lebih dulu.
Hasilnya adalah satu tabel yang bisa dibaca penasihat hukum dalam sekali duduk. Tanpa tabel itu, diskusi hukum akan berputar pada pengandaian.
Pilihan bila sebuah kontrak perlu diubah
Bila tinjauan hukum menyimpulkan suatu penempatan perlu dibenahi, biasanya ada tiga arah. Semuanya punya harga.
- Merekrut langsung. Kendali penuh dan pengetahuan tinggal di dalam, dengan beban tetap dan kewajiban sebagai pemberi kerja.
- Mengubah menjadi jasa berbasis hasil. Vendor memikul risiko hasil dan mengatur timnya sendiri. Anda harus mampu menulis kebutuhan dan menerima bahwa Anda tidak lagi memilih orangnya.
- Managed service dengan tingkat layanan. Cocok untuk operasi dan pemeliharaan yang polanya stabil. Kurang cocok untuk pekerjaan yang arahnya berubah tiap minggu.
Peralihan ke kontrak berbasis hasil bukan sekadar mengganti judul dokumen. Cara kerja harus ikut berubah: daftar pekerjaan dikelola vendor, penerimaan hasil punya kriteria, dan manajer Anda berhenti membagi tugas harian kepada orang vendor.
Yang perlu ditanyakan kepada vendor
- Bagaimana vendor membaca UU 27/2026 untuk model layanannya, dan apakah sudah ada pendapat hukum?
- Apa status hubungan kerja orang-orang yang ditempatkan di tempat Anda?
- Bila penyedia diganti, bagaimana hak dan masa kerja mereka dilanjutkan, mengingat ketentuan yang dilaporkan Fortune Indonesia?
- Apakah vendor bersedia menawarkan bentuk berbasis hasil untuk pekerjaan yang sama?
Sebagai perusahaan jasa teknologi, kami sendiri bekerja dengan model proyek dan layanan berbasis hasil untuk perangkat lunak perusahaan, dan pertanyaan di atas wajar diajukan kepada kami juga.
Catatan: tulisan ini bukan nasihat hukum. Pastikan penerapan pada kontrak perusahaan Anda kepada penasihat hukum ketenagakerjaan atau dinas ketenagakerjaan setempat.
Sumber
- Fortune Indonesia, 9 November 2026: UU Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku
- Okezone via RCTI+, 7 Oktober 2026: UU Ketenagakerjaan Baru: Masa Kerja Kontrak Maksimal 2 Tahun, Outsourcing Hanya 5 Bidang
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah staff augmentation TI dilarang oleh UU 27/2026?
Sumber yang kami baca tidak membahas tenaga TI sama sekali. Ini pertanyaan terbuka yang harus dijawab penasihat hukum dan peraturan pelaksana, bukan sesuatu yang bisa kami nyatakan.
Jasa apa saja yang disebut boleh dialihdayakan?
Fortune Indonesia menyebut kebersihan, katering, pengamanan dan angkutan pekerja. Okezone menyebut lima, dengan tambahan jasa penunjang di sektor pertambangan dan perminyakan. Kedua sumber berbeda jumlahnya.
Apa yang bisa dikerjakan sebelum peraturan pelaksana terbit?
Inventarisasi semua kontrak yang menempatkan orang di tempat Anda, tandai siapa yang mengarahkan pekerjaan sehari-hari, dan mintakan tinjauan hukum untuk kontrak yang akan diperpanjang.
Layanan terkait
Konsultasi gratis
Belum yakin mulai dari mana? Kami bantu petakan sistem yang tepat untuk bisnis Anda, gratis.
