DJP Mencocokkan Bukti Potong sampai Rp100.000: Saatnya Merapikan Data Payroll Perusahaan
13 November 2026 · 4 menit baca · Tim Etzal Group
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan 1,9 juta wajib pajak orang pribadi yang menghapus bukti potong dari konsep SPT Tahunan 2025, dan pada November 2026 mengirim email pengingat kepada 475.698 di antaranya. Kabar ini dilaporkan DDTCNews pada 12 November 2026, dan walaupun yang disurati adalah orang pribadi, data pembandingnya berasal dari perusahaan yang memotong pajak.
Bagi pimpinan keuangan dan HR, ini kabar tentang mutu data. Setiap bukti potong PPh yang diterbitkan sistem payroll atau bagian utang usaha Anda kini dipakai sebagai alat ukur terhadap SPT orang lain.
Apa yang dilaporkan
Menurut DDTCNews, email tidak dikirim ke semua yang terdeteksi. Ada tiga syarat yang harus terpenuhi sekaligus:
- bukti potong nonfinalnya valid,
- bukti potong itu sudah dilaporkan oleh penerbitnya,
- nilai yang dihapus di atas Rp100.000.
Angka lain dari laporan yang sama memberi gambaran skalanya. Potensi PPh atas bukti potong yang dihapus mencapai Rp2,01 triliun. Sebanyak 312.546 wajib pajak menghapus bukti potong senilai Rp100.000 sampai Rp1 juta, sedangkan kelompok dengan PPh Rp10 juta sampai Rp100 juta berjumlah 26.760 wajib pajak dengan nilai Rp0,72 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dikutip DDTCNews mengatakan, "Jadi kami betul-betul kawal sampai detail." Pendekatan pesannya, menurut laporan itu, memakai "behavioral insight" dan tidak berisi ancaman.
Dalam berita DDTCNews lain pada hari yang sama tentang strategi penerimaan DJP, disebut bahwa menurut KEP-239/PJ/2026 wajib pajak yang melunasi pokok pajak sampai akhir 2026 mendapat pengurangan sanksi administratif 100%. Sumber tersebut tidak merinci cakupan dan syaratnya, jadi baca teks keputusannya sebelum mengandalkannya.
Mengapa ini urusan perusahaan
Perlu ditegaskan: yang diingatkan DJP adalah wajib pajak orang pribadi, bukan perusahaan pemotong. Tidak ada keterangan di sumber bahwa pemberi kerja dikenai sanksi dalam kegiatan ini.
Namun syarat kedua di atas menunjukkan posisi perusahaan. Pencocokan hanya berjalan atas bukti potong yang sudah dilaporkan penerbitnya. Artinya data yang keluar dari sistem Anda menjadi versi yang dipegang DJP. Dari situ muncul tiga akibat praktis, dan ini penilaian kami, bukan isi berita:
- Identitas yang salah berpindah orang. Bukti potong dengan nomor identitas keliru bisa muncul di konsep SPT orang yang tidak pernah menerima penghasilan itu, atau tidak muncul sama sekali pada orang yang berhak.
- Jumlah yang salah menjadi selisih. Karyawan yang merasa angkanya tidak cocok dengan slip gaji cenderung menghapus atau mengabaikannya, lalu menerima email.
- Waktu lapor menentukan kapan data terlihat. Bukti potong yang terlambat dilaporkan membuat penerimanya mengisi SPT tanpa data lengkap.
Ketika pencocokan dilakukan sampai nilai Rp100.000, ruang untuk "selisih kecil yang dibiarkan" praktis hilang. Honor narasumber, komisi kecil dan jasa lepas sekali bayar masuk dalam jangkauan.
Titik rawan di sistem payroll dan utang usaha
Dari proyek sistem yang kami kerjakan, kesalahan bukti potong jarang berasal dari rumus pajak. Sumbernya biasanya data induk dan alur kerja:
- Data induk karyawan dan vendor diisi sekali lalu tidak pernah diperiksa ulang, termasuk nomor identitas pajak dan status.
- Pembayaran di luar payroll rutin, misalnya bonus, honor atau penggantian, dicatat di lembar kerja terpisah dan dimasukkan belakangan.
- Koreksi dilakukan di sistem pelaporan pajak tetapi tidak dikembalikan ke payroll, sehingga dua sistem menyimpan angka berbeda.
- Karyawan tidak menerima salinan bukti potong yang mudah dicocokkan dengan slip gajinya.
Ada juga pilihan yang perlu ditimbang. Menyatukan seluruh pemotongan dalam satu sistem membuat rekonsiliasi lebih mudah, tetapi menuntut pembersihan data dan disiplin input dari unit yang selama ini bekerja sendiri. Membiarkannya terpisah lebih murah hari ini, dan lebih mahal setiap kali ada selisih yang harus dilacak.
Yang bisa dikerjakan sebelum tutup tahun
Langkah berikut adalah saran praktis kami:
- Cocokkan tiga angka per orang. Total bruto dan pajak di payroll, total di bukti potong yang diterbitkan, dan total yang dilaporkan. Mulai dari yang selisihnya di atas Rp100.000.
- Audit data induk. Periksa nomor identitas pajak, nama dan status setiap karyawan dan vendor perorangan. Tandai yang kosong atau ganda.
- Tutup jalur pembayaran di luar sistem. Setiap pembayaran yang dipotong pajak harus punya satu pintu masuk, apa pun unit yang membayarnya.
- Buat laporan pengecualian bulanan. Bukti potong yang belum dilaporkan, yang dibatalkan, dan yang dikoreksi lebih dari sekali.
- Kirim bukti potong ke penerimanya dengan penjelasan singkat. Sebutkan periode, jenis penghasilan dan angka yang sama dengan slip gaji, serta siapa yang dihubungi bila ada selisih.
- Catat jejak koreksi. Siapa mengubah, kapan, dan alasan perubahan, agar pertanyaan dari karyawan setahun kemudian bisa dijawab dalam hitungan menit.
Bagi perusahaan dengan ratusan karyawan dan banyak vendor perorangan, pekerjaan ini layak diotomatiskan: aturan validasi saat input, rekonsiliasi terjadwal, dan dasbor pengecualian. Di sinilah perangkat lunak perusahaan yang dibangun khusus lebih berguna daripada lembar kerja tambahan.
Pertanyaan untuk rapat keuangan dan HR pekan ini
- Berapa bukti potong tahun berjalan yang datanya pernah dikoreksi, dan apa penyebab terbanyaknya?
- Siapa pemilik data induk vendor perorangan?
- Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjawab karyawan yang bertanya mengapa angkanya berbeda?
- Apakah ada pembayaran yang dipotong pajak tetapi tidak melewati payroll atau sistem utang usaha?
Jika jawaban atas pertanyaan terakhir adalah "ada", mulailah dari sana.
Catatan: tulisan ini bukan nasihat pajak. Pastikan perlakuan pada kasus perusahaan Anda kepada konsultan pajak atau kantor pajak tempat Anda terdaftar.
Sumber
- DDTCNews, 12 November 2026: 1,9 Juta WP Sengaja Hapus Bupot PPh, 475.000 Dikirimi Email Blast
- DDTCNews, 12 November 2026: DJP Kejar Tambahan Pajak Rp500 Triliun, Ini Sederet Strateginya
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah perusahaan pemotong pajak yang ditegur DJP?
Tidak. Menurut DDTCNews, email dikirim kepada wajib pajak orang pribadi yang menghapus bukti potong dari konsep SPT Tahunan 2025, bukan kepada perusahaan yang menerbitkannya.
Mengapa data payroll perusahaan tetap relevan?
Karena DJP mencocokkan SPT orang pribadi dengan bukti potong yang valid dan sudah dilaporkan penerbitnya. Kalau data yang dilaporkan perusahaan keliru, karyawan dan vendor yang harus menjelaskan selisihnya.
Berapa batas nilai yang memicu email pengingat?
DDTCNews melaporkan email hanya dikirim bila bukti potong nonfinalnya valid, sudah dilaporkan penerbit, dan nilai yang dihapus di atas Rp100.000.
Layanan terkait
Konsultasi gratis
Belum yakin mulai dari mana? Kami bantu petakan sistem yang tepat untuk bisnis Anda, gratis.
