DJP dan Singapura Bahas Pertukaran Data Transfer Pricing: Dampaknya bagi Grup Dua Negara
13 November 2026 · 5 menit baca · Tim Etzal Group
Pada 12 November 2026 Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang berdiskusi dengan Singapura tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi. DDTCNews, yang memberitakannya hari itu, mencatat cakupan kerja sama meliputi transfer pricing dan underinvoicing.
Ini masih tahap pembahasan. Sumber tidak menyebut perjanjian, jenis data yang akan dipertukarkan, atau tanggal mulai. Namun arahnya cukup jelas untuk membuat grup yang punya entitas di Indonesia dan Singapura memeriksa satu hal yang sepenuhnya berada dalam kendali mereka: kerapian data antarperusahaan.
Apa yang dikatakan Dirjen Pajak
Dari dua berita DDTCNews, 12 November 2026:
- Bimo Wijayanto: "Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi". Kerja sama dengan Singapura mencakup kebakaran hutan dan lahan, transfer pricing dan underinvoicing, dan dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri.
- Tentang polanya ia berkata: "Dilarikan laba ke sana, di kita dibebankan biaya", termasuk marketing fee, sehingga sebagian entitas merugi di Indonesia. Kerja sama diharapkan menekan dividen terselubung dan pembebanan biaya.
- DJP mendukung rekonsiliasi data ekspor impor PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk mencegah underinvoicing sebelum ekspor terjadi.
- Pada hari yang sama Bimo menyebut DJP masih perlu mengumpulkan tambahan Rp500 triliun untuk mencapai target tahun ini, antara lain lewat pajak minimum global dan SPP-TDLN.
- Tentang pajak minimum global: anggota grup multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal 750 juta euro pada sedikitnya 2 dari 4 tahun pajak sebelumnya tercakup sejak tahun pajak 2025. Yang tarif efektif GloBE-nya di bawah 15% membayar pajak tambahan pada akhir tahun pajak 2026.
Cara membaca kabar ini dengan proporsional
Tiga batasan perlu dipegang.
- Belum ada perjanjian. Kata yang dipakai adalah berdiskusi. Jangan mengubah struktur grup atas dasar kabar ini saja.
- Sektor yang disorot terbatas. Pemberitaannya menyoroti mineral, sumber daya alam dan sawit. Tidak ada pernyataan bahwa semua grup dua negara dibidik.
- Pajak minimum global hanya mengenai grup besar. Ambang 750 juta euro membuat sebagian besar perusahaan menengah berada di luar cakupannya.
Yang relevan bagi perusahaan menengah adalah polanya. Dirjen Pajak menyebut dua hal yang sangat spesifik: biaya seperti marketing fee yang dibebankan ke entitas Indonesia, dan nilai ekspor yang ditagih terlalu rendah. Keduanya adalah transaksi yang jejaknya ada di kontrak, faktur, dan sistem akuntansi Anda sendiri. Bila kelak data kedua negara bisa dibandingkan, yang akan dibandingkan adalah jejak itu.
Karena itu pertanyaan yang berguna soal transfer pricing Singapura dan Indonesia bukan apakah DJP akan melihat, melainkan apakah catatan di kedua entitas menceritakan hal yang sama.
Tiga area yang layak diperiksa
Bagian berikut adalah saran praktik kami, bukan arahan DJP, dan bukan nasihat pajak.
1. Kontrak jasa antarperusahaan
Untuk setiap biaya yang ditagihkan entitas Singapura ke entitas Indonesia, misalnya jasa manajemen, biaya pemasaran, lisensi, atau layanan TI bersama:
- Adakah kontrak tertulis yang masih berlaku, ditandatangani kedua pihak?
- Apakah kontrak menjelaskan jasa apa yang diberikan dan bagaimana biayanya dihitung?
- Adakah bukti jasa benar-benar diterima: laporan, notulen, hasil kerja, korespondensi?
- Apakah tagihan mengikuti rumus di kontrak, atau angka bulat yang sama tiap bulan tanpa perhitungan?
Biaya yang punya kontrak tetapi tidak punya bukti penerimaan jasa adalah titik lemah yang paling sering muncul.
2. Konsistensi faktur ekspor
Untuk grup yang mengekspor lewat entitas terkait:
- Cocokkan nilai, jumlah dan tanggal pada faktur penjualan dengan dokumen kepabeanan untuk pengiriman yang sama.
- Bandingkan harga ke pihak terkait dengan harga ke pembeli independen untuk barang serupa, bila ada.
- Catat alasan selisih yang sah, seperti mutu, volume atau syarat pengiriman, pada saat transaksi, bukan dua tahun kemudian.
3. Satu sumber angka di dua sistem
Di sinilah peran tim TI dan keuangan bertemu. Banyak grup menjalankan dua sistem akuntansi yang tidak saling terhubung, sehingga piutang antarperusahaan di satu negara tidak sama dengan utang di negara lain.
| Yang dicocokkan | Entitas Indonesia | Entitas Singapura |
|---|---|---|
| Tagihan jasa antarperusahaan | Beban dan utang | Pendapatan dan piutang |
| Penjualan barang antarperusahaan | Penjualan | Pembelian |
| Pinjaman dan bunga | Utang dan beban bunga | Piutang dan pendapatan bunga |
| Dividen | Dividen dibayar | Dividen diterima |
Rekonsiliasi bulanan atas keempat baris ini, dengan selisih yang dijelaskan, memberi Anda dokumen yang sama dengan yang akan dicari pemeriksa mana pun.
Dari sisi sistem
- Tandai pihak terkait di data induk. Pemasok dan pelanggan yang merupakan entitas grup diberi penanda, sehingga laporan transaksi pihak terkait bisa ditarik kapan saja.
- Simpan kontrak di samping transaksi. Tautkan tiap tagihan antarperusahaan ke kontrak dan bukti jasanya di sistem, bukan di folder perorangan.
- Samakan kode. Bila kedua entitas memakai kode akun atau kode produk berbeda, buat tabel pemetaan resmi. Tanpa itu, rekonsiliasi selalu dikerjakan tangan dan selalu terlambat.
- Kunci kurs. Sepakati satu sumber kurs dan satu tanggal untuk transaksi antarperusahaan, supaya selisih kurs tidak tampak seperti selisih harga.
Komprominya ada pada kedalaman. Mengintegrasikan dua ERP sepenuhnya mahal dan lama. Untuk kebanyakan grup menengah, penanda pihak terkait, tabel pemetaan, dan satu laporan rekonsiliasi bulanan sudah menutup sebagian besar kebutuhan, dengan biaya yang jauh lebih kecil.
Yang dikerjakan sebelum tutup buku
- Daftar semua jenis transaksi antarperusahaan tahun ini beserta nilainya.
- Periksa kontrak dan bukti untuk tiga jenis bernilai terbesar.
- Jalankan rekonsiliasi saldo antarperusahaan per akhir November.
- Bawa temuan ke konsultan pajak sebelum dokumentasi transfer pricing tahun ini disusun.
Bila data grup Anda tersebar di dua sistem yang tidak saling bicara, tim perangkat lunak enterprise Etzal Group dapat membantu membangun pemetaan dan laporan rekonsiliasinya.
Tulisan ini bukan nasihat pajak. Pastikan posisi transfer pricing grup Anda dengan konsultan pajak, dan periksa pengumuman resmi terbaru DJP karena kerja sama dengan Singapura masih dalam pembahasan.
Sumber
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah sudah ada perjanjian pertukaran data antara DJP dan Singapura?
Belum menurut sumber yang kami baca. Dirjen Pajak menyebutnya diskusi, dan tidak ada jenis data atau tanggal mulai yang disebut.
Apakah semua grup dengan entitas di Singapura dibidik?
Sumber tidak menyatakan demikian. Sektor yang disorot dalam pemberitaan adalah mineral, sumber daya alam dan sawit.
Apa yang paling berguna disiapkan sekarang?
Kontrak antarperusahaan yang lengkap, bukti jasa benar-benar diterima, dan angka yang sama di sistem kedua negara. Pastikan rinciannya dengan konsultan pajak.
Layanan terkait
Konsultasi gratis
Belum yakin mulai dari mana? Kami bantu petakan sistem yang tepat untuk bisnis Anda, gratis.
