Dua Perpres AI Tinggal Menunggu Tanda Tangan: Kelompokkan Penggunaan AI Anda dari Sekarang
13 November 2026 · 5 menit baca · Tim Etzal Group
Dua rancangan Peraturan Presiden tentang kecerdasan artifisial disebut tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Pernyataan itu disampaikan Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pada sebuah acara OpenAI pada Kamis, 3 September 2026, sebagaimana diberitakan Selular.ID sehari kemudian. Sampai artikel ini ditulis pada pertengahan November 2026, sumber yang kami baca belum menyebut keduanya terbit.
Bagi pimpinan operasi, TI dan keuangan, ini berarti satu hal: arah Perpres AI Indonesia sudah terlihat, tetapi bunyi aturannya belum. Itu cukup untuk mulai bekerja, asalkan Anda tidak mengarang isi aturan yang belum ada.
Apa yang sudah dinyatakan
Menurut Selular.ID, ada dua rancangan:
- Perpres Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial, yang mencakup 2026 sampai 2029.
- Perpres Etika Kecerdasan Artifisial.
Edwin Hidayat Abdullah dikutip mengatakan: "Tinggal Presiden (tanda tangan Perpres)." Tentang target selesai tahun ini, ia berkata: "Harapan kami begitu. Insyaallah."
Tentang isinya, Selular.ID melaporkan bahwa Perpres etika akan menetapkan batasan penggunaan AI dalam tiga kelompok: penggunaan yang dilarang, penggunaan yang memerlukan pengawasan ketat, dan penggunaan berisiko lebih rendah. Aturan yang lebih teknis akan diterbitkan kementerian dan lembaga terkait di bidang masing-masing. Penyusunannya melibatkan pelaku industri dan akademisi lewat konsultasi publik, dan pelaku industri disebut sudah menerima rancangannya.
Ada satu kabar yang lebih baru. Katadata memberitakan pada 13 November 2026 bahwa pemerintah sedang menyusun peta jalan AI nasional lintas sektor sebagai bagian dari agenda transformasi digital, menurut pernyataan Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail di konferensi ITU di Doha pada 11 November 2026.
Yang belum diketahui
Di sinilah kehati-hatian diperlukan.
- Kedua Perpres masih rancangan. Tanggal terbitnya adalah harapan seorang pejabat, bukan jadwal yang mengikat.
- Sumber tidak merinci penggunaan apa yang masuk kelompok dilarang, apa yang butuh pengawasan ketat, dan apa ukurannya. Daftar contoh yang beredar di luar sumber resmi sebaiknya diperlakukan sebagai dugaan.
- Kewajiban konkret bagi perusahaan, masa peralihan dan sanksinya belum diketahui dari sumber yang kami baca.
- Aturan teknis sektoral akan menyusul dari kementerian dan lembaga, jadi perusahaan di sektor yang diatur ketat kemungkinan menghadapi lebih dari satu aturan.
Karena statusnya bisa berubah kapan saja, periksa pengumuman resmi terbaru dari Komdigi dan Sekretariat Negara sebelum mengambil keputusan atas dasar artikel ini.
Satu kewajiban yang tanggalnya sudah disebut
Sementara Perpres AI menunggu, ada aturan lain yang menyentuh AI lewat jalur data pribadi. Menurut ringkasan yang diterbitkan RSM Indonesia pada 18 September 2026, penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 menyebut AI dan machine learning sebagai teknologi baru yang memicu kewajiban penilaian dampak pelindungan data pribadi (DPIA), mulai 16 Januari 2027.
Perlu dicatat, keterangan ini berasal dari ringkasan firma konsultan, bukan dari naskah resmi peraturan yang kami baca sendiri. Baca naskah resminya atau minta konsultan hukum Anda memastikan bunyi dan cakupannya.
Artinya praktis: bila AI Anda memproses data pribadi pelanggan atau karyawan, inventaris yang dibahas di bawah mungkin dibutuhkan lebih cepat daripada Perpres mana pun.
Mulai dari inventaris
Bagian ini adalah saran kami. Tidak ada aturan yang mewajibkan format berikut.
Sebagian besar perusahaan menengah tidak tahu persis di mana AI dipakai. Ada fitur AI di perangkat lunak yang sudah dibeli, ada staf yang memakai asisten AI dengan akun pribadi, dan ada proyek percontohan yang tidak pernah ditutup. Buat satu tabel dengan kolom berikut untuk setiap penggunaan:
- Nama penggunaan dan unit pemiliknya.
- Alat atau pemasok yang dipakai.
- Data yang dimasukkan, dan apakah ada data pribadi.
- Keluaran yang dihasilkan, dan siapa yang membacanya.
- Apakah keluaran itu menjadi keputusan tentang seseorang, atau hanya bahan bagi manusia yang memutuskan.
- Siapa yang memeriksa hasilnya, dan seberapa sering.
Kelompokkan sementara menurut dampaknya
Kita belum tahu ukuran yang akan dipakai Perpres. Namun tiga kelompok yang disebut memberi petunjuk arah: makin besar akibat sebuah penggunaan bagi orang, makin ketat pengawasannya. Dengan dasar itu, Anda bisa membuat pengelompokan internal sementara:
| Kelompok internal | Ciri | Tindakan sekarang |
|---|---|---|
| Perlu ditinjau pimpinan | Menghasilkan keputusan tentang orang tanpa pemeriksaan manusia, atau memakai data pribadi sensitif | Hentikan sementara perluasan, minta kajian hukum |
| Perlu pengawasan | Memengaruhi pelanggan, karyawan atau uang, dengan manusia yang memeriksa | Tunjuk pemilik, catat pemeriksaan, simpan log |
| Risiko rendah | Membantu pekerjaan internal, keluaran selalu disunting manusia | Catat dalam inventaris, tinjau setahun sekali |
Pengelompokan ini adalah alat kerja internal kami, bukan isi Perpres. Ketika aturan terbit, Anda tinggal memetakan ulang baris yang sudah ada ke kelompok resmi. Pekerjaan itu jauh lebih ringan daripada memulai dari nol.
Implikasi untuk anggaran AI 2027
Ada tiga keputusan yang layak dibuat sebelum anggaran ditutup.
Tunda perluasan penggunaan yang paling berdampak pada orang. Bukan dihentikan, hanya tidak diperluas sampai bunyi aturannya jelas. Penggunaan berisiko rendah tidak perlu menunggu.
Minta klausul penyesuaian dalam kontrak. Untuk pembelian sistem AI yang berjalan multi tahun, minta pemasok berkomitmen menyesuaikan produknya dengan aturan Indonesia yang terbit kemudian, dan sepakati siapa yang menanggung biayanya.
Anggarkan pencatatan. Log tentang apa yang dimasukkan, apa yang dihasilkan dan siapa yang menyetujui adalah bahan yang hampir pasti diminta oleh bentuk pengawasan apa pun. Membangunnya sejak awal lebih murah daripada menambahkannya belakangan.
Komprominya: menunda perluasan berarti menunda manfaat. Bagi sebagian perusahaan, risiko membongkar ulang lebih kecil daripada biaya menunggu. Itu keputusan bisnis yang sah, selama dibuat dengan sadar dan dicatat alasannya.
Yang bisa dikerjakan minggu ini
- Tunjuk satu orang sebagai pemilik inventaris AI.
- Kirim formulir singkat ke semua kepala unit: alat AI apa yang dipakai, untuk apa, dan dengan data apa.
- Minta daftar fitur AI dari pemasok perangkat lunak utama Anda.
- Kelompokkan hasilnya ke tiga kelompok internal di atas.
- Jadwalkan pembahasan dengan konsultan hukum untuk kewajiban DPIA dan untuk meninjau ulang saat Perpres terbit.
Tulisan ini bukan nasihat hukum. Pastikan kasus perusahaan Anda kepada konsultan hukum atau otoritas yang berwenang.
Etzal Group membantu perusahaan menyusun inventaris dan tata kelola semacam ini lewat layanan konsultasi AI.
Sumber
- Selular.ID, 4 September 2026: Dua Perpres AI tunggu tanda tangan Presiden
- Katadata, 13 November 2026: pernyataan Sekjen Komdigi di konferensi ITU, Doha
- RSM Indonesia, 18 September 2026: ringkasan PP 33/2026
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah Perpres AI sudah berlaku?
Belum menurut sumber yang kami baca. Pada 3 September 2026 Komdigi menyatakan kedua rancangan tinggal menunggu tanda tangan Presiden dengan harapan selesai tahun ini, jadi periksa pengumuman resmi terbaru.
Apa tiga kelompok penggunaan AI dalam rancangan Perpres etika?
Menurut pemberitaan Selular.ID, rancangan itu akan membedakan penggunaan yang dilarang, penggunaan yang memerlukan pengawasan ketat, dan penggunaan berisiko lebih rendah. Rincian tiap kelompok belum dipublikasikan dalam sumber itu.
Apa yang bisa disiapkan perusahaan sebelum aturan terbit?
Buat daftar semua penggunaan AI, catat data dan keputusan yang disentuhnya, lalu kelompokkan sementara menurut dampaknya pada orang. Daftar itu tetap berguna apa pun bunyi akhir aturannya.
Layanan terkait
Chatbot WhatsApp AI
Kami bangun, latih, dan jalankan AI agent WhatsApp yang menjawab pelanggan 24/7, mengkualifikasi lead, dan follow-up.
