475.698 Email Imbauan DJP Jadi Celah Penipuan: Cara Kantor Memeriksa Pengirim Email
13 November 2026 · 5 menit baca · Tim Etzal Group
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirim email serentak kepada 475.698 wajib pajak orang pribadi yang terdeteksi menghapus bukti potong dari konsep SPT Tahunan 2025. Pada 12 November 2026, sebagaimana diberitakan DDTCNews, DJP mengingatkan bahwa email resminya hanya berasal dari domain @pajak.go.id dan bahwa DJP tidak pernah meminta kata sandi, OTP atau pembayaran ke rekening pribadi.
Peringatan itu masuk akal. Ketika ratusan ribu orang sedang menunggu atau baru menerima email dari kantor pajak, email palsu yang mirip jauh lebih mudah dipercaya. Sumber yang kami baca tidak melaporkan penipuan yang sudah terjadi dari pengiriman ini. Yang ada adalah risiko yang diingatkan DJP sendiri, dan itu cukup untuk membuat kantor memasang beberapa kebiasaan sederhana.
Apa yang dilaporkan DDTCNews
Dari dua berita 12 November 2026:
- DJP mengirim email blast kepada 475.698 wajib pajak orang pribadi, dari 1,9 juta yang terdeteksi menghapus bukti potong dari konsep SPT Tahunan 2025. Potensi PPh atas bukti potong yang dihapus Rp2,01 triliun.
- Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan email hanya dikirim untuk bukti potong di atas Rp100.000.
- Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, mengatakan: "Pastikan setiap email atau informasi yang diterima berasal dari kanal resmi DJP".
- Inge mencontohkan pesan WhatsApp bertautan dari nomor tak dikenal yang mengaku petugas pajak.
Empat hal yang ditegaskan DJP:
- Email resmi hanya dari domain @pajak.go.id.
- Semua layanan DJP gratis.
- DJP tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi dan tidak mengirim tautan di luar situs resminya.
- DJP tidak pernah meminta kata sandi, OTP, berbagi layar atau informasi rahasia lain.
Mengapa ini urusan kantor, padahal sasarannya orang pribadi
Email blast ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi, bukan badan. Namun ada tiga jalur yang membawanya ke perusahaan.
- Karyawan memakai email kantor untuk urusan pajak pribadi. Email asli maupun palsu mendarat di kotak masuk yang sama dengan faktur pemasok.
- Bagian keuangan terbiasa menerima surat dari kantor pajak. Kebiasaan itulah yang dimanfaatkan email phishing pajak: pesan bernada resmi tentang kurang bayar, dengan tautan pembayaran.
- Perangkat yang sama. Kata sandi yang dicuri dari satu karyawan lewat halaman palsu sering kali juga kata sandi akun kantornya.
Bagian berikut adalah saran praktik kami, bukan arahan DJP.
Kebiasaan satu menit untuk setiap email pajak
Pasang empat pemeriksaan ini sebagai aturan tertulis bagi bagian keuangan dan SDM.
| Periksa | Yang dicari |
|---|---|
| Alamat pengirim | Bagian setelah tanda @ harus persis pajak.go.id, bukan nama tampilan |
| Tautan | Arahkan kursor tanpa mengklik, lihat alamat tujuannya |
| Permintaan | Kata sandi, OTP, berbagi layar, atau transfer ke rekening atas nama orang |
| Nada | Tenggat beberapa jam, ancaman, atau permintaan merahasiakan |
Beberapa hal yang sering mengecoh:
- Nama tampilan bukan alamat. Email bisa tampil sebagai "Direktorat Jenderal Pajak" sementara alamat aslinya domain lain. Di ponsel alamat ini sering tersembunyi sampai nama pengirim diketuk.
- Domain yang mirip. Huruf yang ditukar, kata tambahan di depan atau di belakang, atau akhiran yang berbeda. Yang dihitung adalah bagian paling akhir sebelum garis miring pertama.
- Lampiran. Berkas yang meminta Anda mengaktifkan sesuatu sebelum bisa dibaca patut dicurigai.
Aturan pembayaran: tidak pernah dari tautan
Satu aturan menutup sebagian besar risiko keuangan: tidak ada pembayaran pajak yang dimulai dari tautan dalam email atau pesan. Bila sebuah email menyebut kewajiban, staf membuka situs resmi dengan mengetik alamatnya sendiri atau lewat penanda yang sudah disimpan, lalu memeriksa di sana.
Lengkapi dengan dua hal:
- Pembayaran pajak di luar jadwal rutin memerlukan persetujuan orang kedua.
- Permintaan yang datang lewat WhatsApp dari nomor tak dikenal, seperti yang dicontohkan DJP, tidak ditindaklanjuti lewat nomor itu. Hubungi kantor pajak lewat saluran yang Anda cari sendiri.
Amankan domain email perusahaan Anda sendiri
Peringatan DJP tentang domain pengirim punya sisi kedua. Bila pelanggan dan pemasok Anda diajari memeriksa domain, domain Anda sendiri harus sulit dipalsukan. Tiga catatan DNS mengerjakannya:
- SPF menyatakan server mana yang boleh mengirim email atas nama domain Anda.
- DKIM menandatangani tiap email sehingga penerima bisa memeriksa bahwa isinya tidak diubah.
- DMARC memberi tahu penerima apa yang harus dilakukan terhadap email yang gagal kedua pemeriksaan itu, dan mengirimkan laporan kepada Anda.
Urutan kerja yang aman:
- Daftar semua layanan yang mengirim email atas nama domain: server email, sistem faktur, alat buletin, aplikasi tiket.
- Pasang SPF dan DKIM untuk semuanya.
- Nyalakan DMARC dalam mode pantau dulu dan baca laporannya selama beberapa minggu.
- Setelah semua pengirim sah lolos, naikkan kebijakan ke karantina, lalu tolak.
Komprominya ada di langkah keempat. Kebijakan tolak yang dipasang terlalu cepat akan membuang email sah dari layanan yang terlupa didaftarkan, misalnya faktur otomatis dari ERP. Kebijakan pantau yang dibiarkan selamanya tidak melindungi siapa pun. Beri tenggat pada masa pantau.
Jangan lupa domain yang tidak dipakai untuk email. Domain parkir tanpa catatan apa pun adalah bahan pemalsuan yang paling mudah.
Yang dikerjakan pekan ini
- Kirim satu pengumuman internal berisi empat penegasan DJP di atas.
- Tambahkan aturan "tidak membayar dari tautan" ke prosedur keuangan.
- Tentukan satu alamat internal untuk meneruskan email mencurigakan, dan balas setiap laporan agar orang mau melapor lagi.
- Minta tim TI memeriksa status SPF, DKIM dan DMARC domain perusahaan.
Bila Anda ingin meninjau cara aplikasi dan sistem internal Anda mengirim email atas nama domain perusahaan, tim perangkat lunak enterprise Etzal Group dapat membantu.
Untuk urusan pajak karyawan atau perusahaan Anda sendiri, pastikan ke DJP lewat kanal resminya atau ke konsultan pajak, dan periksa pengumuman resmi terbaru DJP.
Sumber
Pertanyaan yang sering diajukan
Dari domain apa email resmi DJP dikirim?
Menurut DJP, sebagaimana diberitakan DDTCNews 12 November 2026, email resmi hanya berasal dari domain @pajak.go.id.
Apakah DJP pernah meminta kata sandi atau OTP?
Tidak. DJP menegaskan tidak pernah meminta kata sandi, OTP, berbagi layar atau informasi rahasia lain, dan tidak meminta pembayaran ke rekening pribadi.
Apakah sudah ada penipuan yang memanfaatkan email blast ini?
Sumber yang kami baca tidak melaporkan kasus yang sudah terjadi. DJP menyampaikannya sebagai risiko yang perlu diwaspadai.
Apakah email blast itu dikirim ke perusahaan?
Tidak. Menurut DDTCNews, email dikirim kepada wajib pajak orang pribadi, tetapi karyawan Anda bisa menerimanya di kotak masuk kantor.
Layanan terkait
Jasa Pembuatan Website
Website cepat dan SEO-ready yang mengubah pengunjung jadi pelanggan.
