Perpres Lembaga Pengawas Data Pribadi Sudah di Meja Presiden: Apa Artinya bagi Perusahaan
13 November 2026 · 5 menit baca · Tim Etzal Group
Pada Rabu, 4 November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa rancangan Peraturan Presiden tentang pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi sudah diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Sampai lembaga itu resmi berdiri, Komdigi tetap menjalankan fungsi pelindungan data pribadi.
Kabar itu diberitakan Katadata pada 5 November 2026. Penting untuk membacanya dengan tepat: yang diajukan adalah rancangan. Menurut sumber yang kami baca, Perpres itu belum ditandatangani dan lembaga pengawas PDP belum terbentuk. Status ini bisa berubah cepat, jadi cek pengumuman resmi terbaru sebelum mengambil keputusan berdasarkan artikel ini.
Apa yang disampaikan pemerintah
Menurut Katadata, pernyataan itu datang dari Muchtarul Huda, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, dalam keterangan tertulis. Ia menyebut rancangan Perpres "sudah diajukan kepada Presiden" melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Laporan yang sama memuat beberapa hal lain:
- Komdigi membentuk satuan tugas khusus untuk masa transisi.
- Sampai lembaga terbentuk, Komdigi tetap menjalankan fungsi pelindungan data pribadi.
- Komdigi sebelumnya menargetkan lembaga terbentuk pada 2026.
- Wakil Menteri Nezar Patria pada 21 Juli menyebut lembaga akan bekerja "secara independen" dengan laporan kepada Presiden melalui Komdigi.
Rencana tugas lembaga, menurut Katadata:
- Merumuskan kebijakan dan strategi pelindungan data pribadi.
- Menerima pengaduan.
- Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum administratif.
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- Bekerja sama dengan otoritas pelindungan data pribadi negara lain.
- Menilai pemenuhan syarat transfer data pribadi ke luar wilayah Indonesia.
Bagaimana ini berkaitan dengan PP 33/2026
PP 33/2026, aturan pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, berlaku 16 Januari 2027. Banyak ketentuannya merujuk ke "Lembaga": tempat melapor kegagalan pelindungan data, tempat subjek data mengadu, dan penerbit aturan teknis lanjutan.
Ringkasan firma hukum DFDL (halaman diperbarui 28 September 2026) menjelaskan masa antaranya. Sampai Lembaga ada, Komdigi menegakkan aturan dengan instrumen yang ada. Menurut DFDL, Pasal 223 PP 33/2026 mengizinkan pemrosesan berlanjut selama tidak bertentangan dengan PP. Nomor pasal ini berasal dari ringkasan DFDL, bukan dari salinan resmi yang kami baca.
Jadi ada dua jam yang berjalan terpisah. Jam pertama, tanggal berlaku PP, sudah pasti. Jam kedua, berdirinya lembaga, belum punya tanggal. Kesalahan yang paling sering kami dengar adalah menganggap jam pertama menunggu jam kedua.
Apa yang berubah saat lembaga berdiri
Bagian ini bacaan kami atas rencana tugas di atas, bukan pernyataan pemerintah.
| Bidang | Sekarang | Setelah lembaga berdiri (rencana) |
|---|---|---|
| Pengaduan | Fungsi dijalankan Komdigi | Lembaga menerima pengaduan |
| Pemeriksaan | Komdigi dengan instrumen yang ada | Pengawasan dan pemeriksaan oleh lembaga |
| Sanksi administratif | Belum ada tata cara lembaga | Penegakan hukum administratif oleh lembaga |
| Sengketa | Jalur yang ada | Fasilitasi penyelesaian di luar pengadilan |
| Transfer ke luar negeri | Belum ada penilai khusus | Lembaga menilai pemenuhan syarat |
Bagi perusahaan, tiga akibat praktisnya patut diantisipasi.
Pelanggan dan karyawan punya alamat untuk mengadu. Begitu saluran pengaduan jelas, keluhan yang selama ini berhenti di layanan pelanggan bisa naik ke regulator. Cara Anda menjawab permintaan akses dan koreksi data akan menjadi bahan pengaduan pertama.
Pemeriksaan menjadi mungkin. Lembaga dengan mandat pemeriksaan akan meminta dokumen. Perusahaan yang bisa menyerahkan rekaman pemrosesan, kontrak prosesor dan catatan insiden dalam hitungan hari berada di posisi yang jauh lebih baik.
Aturan teknis mulai terbit. Format, tata cara dan instrumen yang sekarang belum ada, misalnya untuk transfer lintas negara, akan mulai muncul. Dokumen yang Anda susun hari ini mungkin perlu disesuaikan. Itu wajar dan lebih murah daripada memulai dari nol.
Apa yang tidak perlu menunggu
Saran kami, pekerjaan berikut dibutuhkan pada skenario mana pun dan sebaiknya selesai sebelum 16 Januari 2027:
- inventaris kegiatan pemrosesan data pribadi beserta pemiliknya
- perjanjian tertulis dengan vendor yang memproses data
- prosedur insiden yang sudah diuji, termasuk siapa yang memutuskan dan siapa yang menulis pemberitahuan
- satu pintu masuk untuk permintaan subjek data
- penilaian dampak untuk proyek berisiko tinggi
- satu penanggung jawab dengan garis lapor ke direksi
Apa yang masuk akal ditunda
Ada hal yang lebih baik menunggu kejelasan, dan mengakuinya lebih jujur daripada berpura-pura semua bisa diselesaikan sekarang:
- Templat final. Susun dokumen dalam format kerja. Jangan menghabiskan anggaran untuk merapikan templat yang mungkin diganti format resmi.
- Dasar transfer lintas negara jangka panjang. Petakan aliran dan kurangi data yang keluar sekarang, tetapi tunda komitmen arsitektur besar sampai instrumen resmi terlihat.
- Perangkat lunak kepatuhan mahal. Tunggu sampai kebutuhan pelaporan ke lembaga jelas.
Trade-off-nya: menunda terlalu banyak berarti menumpuk pekerjaan ke bulan Januari, sedangkan mengunci terlalu dini berarti mengerjakan ulang. Garis pemisah yang kami pakai sederhana. Kerjakan sekarang segala hal yang bergantung pada pengetahuan tentang data Anda sendiri. Tunda hal yang bergantung pada bentuk dokumen yang diminta regulator.
Yang perlu dipantau
- Penandatanganan Perpres dan nama resmi lembaga.
- Saluran pelaporan insiden dan pengaduan selama masa transisi, baik dari Komdigi maupun satuan tugasnya.
- Peraturan lembaga yang pertama terbit, karena itu menunjukkan prioritas penegakan.
- Pengumuman tentang negara tujuan transfer dan instrumen pengaman.
Tugaskan satu orang untuk memeriksa pengumuman resmi Komdigi setiap pekan sampai Januari, dan laporkan perubahan ke direksi.
Bila Anda ingin menilai apakah sistem inti perusahaan siap menghasilkan dokumen yang akan diminta pemeriksa, tim perangkat lunak enterprise kami bisa membantu, atau hubungi kami untuk diskusi awal.
Artikel ini bukan nasihat hukum. Konfirmasikan kewajiban perusahaan Anda dengan konsultan hukum dan pengumuman resmi pemerintah.
Sumber
- Katadata, 5 November 2026: Komdigi: Perpres lembaga pengawas PDP masuk tahap final
- DFDL, halaman diperbarui 28 September 2026: Indonesia personal data protection law, GR 33/2026
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah lembaga pengawas pelindungan data pribadi sudah terbentuk?
Belum menurut sumber yang kami baca. Katadata melaporkan pada 5 November 2026 bahwa rancangan Perpres pembentukannya sudah diajukan ke Presiden, tetapi belum ditandatangani.
Siapa yang mengawasi pelindungan data pribadi sekarang?
Menurut Katadata, sampai lembaga terbentuk Komdigi tetap menjalankan fungsi pelindungan data pribadi dan sudah membentuk satuan tugas khusus untuk masa transisi.
Apakah kewajiban PP 33/2026 menunggu lembaga berdiri?
Tidak. PP 33/2026 berlaku 16 Januari 2027, dan menurut ringkasan DFDL ketentuan peralihannya hanya mengizinkan pemrosesan berlanjut selama tidak bertentangan dengan PP.
Layanan terkait
Konsultasi gratis
Belum yakin mulai dari mana? Kami bantu petakan sistem yang tepat untuk bisnis Anda, gratis.
