Bisnis

PPN yang Dipungut Bank atas Langganan Digital Bisa Dikreditkan: Dua Syarat dan Dokumennya

13 November 2026 · 5 menit baca · Tim Etzal Group

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 (PMK 49/2026) menyatakan PPN yang dipungut bank atau lembaga nonbank lewat SPP-TDLN dapat dikreditkan sebagai pajak masukan bila dua syarat terpenuhi. DDTCNews mengulas ketentuannya pada 11 Oktober 2026 dan menggambarkan alurnya lagi dalam infografis 12 November 2026, saat skema ini berjalan dengan enam pemungut.

Bagi tim keuangan, aturan kredit pajak masukan SPP-TDLN ini menentukan apakah PPN atas langganan cloud dan perangkat lunak luar negeri menjadi biaya atau dapat dikreditkan. Selisihnya ditentukan oleh hal yang tampak sepele: email mana yang dipakai mendaftar, kartu atas nama siapa, dan apakah dokumen dari bank disimpan.

Apa bunyi ketentuannya menurut DDTCNews

SPP-TDLN adalah sistem pemungutan PPN atas produk digital dari luar negeri lewat bank dan lembaga pembayaran.

Dua syarat pengkreditan, Pasal 10 ayat (6) PMK 49/2026. PPN yang dipungut dalam SPP-TDLN dapat dikreditkan bila:

  1. alamat email atau nomor telepon pemanfaat barang atau jasa terdaftar pada administrasi DJP, dan
  2. pengkreditannya memenuhi ketentuan perpajakan.

Enam informasi dalam dokumen, Pasal 10 ayat (2). Bill statement atau dokumen sejenis dipersamakan dengan faktur pajak bila memuat:

  1. identitas bank atau lembaga nonbank pemungut,
  2. identitas pelaku usaha transaksi digital luar negeri,
  3. identitas pemanfaat, yaitu nama, alamat atau email, dan nomor rekening atau nomor telepon,
  4. tanggal pemungutan,
  5. nomor referensi konfirmasi SPP-TDLN,
  6. dasar pengenaan pajak (DPP) dan PPN yang dipungut.

Cara pemungutan. Bank yang ditunjuk memungut PPN setelah penyelenggara SPP-TDLN mengonfirmasi bahwa transaksi terutang PPN. Besarnya 11/111 dari harga atau pembayaran yang sudah memperhitungkan PPN.

Infografis 12 November 2026. Dokumen pemungutan dipersamakan dengan faktur pajak, dan PPN yang dipungut dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan.

Jumlah pemungut. Menurut DDTCNews 3 November 2026, enam pihak sudah ditunjuk dan jumlahnya akan ditambah. Calon penerbit lain sedang dalam masa stabilisasi.

Di mana kredit biasanya hilang

Syarat pertama mengaitkan kredit dengan identitas pemanfaat yang dikenal DJP. Di banyak perusahaan menengah, justru di sinilah celahnya. Berikut penilaian kami atas situasi yang sering dijumpai.

SituasiAkibat yang mungkin
Langganan didaftarkan dengan email pribadi karyawanIdentitas pemanfaat pada dokumen bukan identitas perusahaan
Dibayar dengan kartu pribadi lalu diklaimBill statement terbit atas nama pemegang kartu
Akun dibuat dengan alamat email bersama yang tidak tercatat di mana punSulit dicocokkan dengan data yang terdaftar di DJP
Dokumen bank tidak pernah diunduhTidak ada pengganti faktur pajak saat diperiksa

Kami tidak mengatakan kredit pasti ditolak pada situasi itu. Ketentuan pengkreditan ditentukan aturan dan penilaian DJP. Yang jelas, semakin jauh identitas di dokumen dari identitas perusahaan, semakin berat pembuktiannya.

Tiga hal yang dirapikan sebelum tutup buku

Bagian ini saran praktik kami, bukan bunyi PMK.

1. Email dan nomor telepon berlangganan

  • Daftar semua langganan digital luar negeri beserta email dan nomor telepon yang dipakai pada tiap akun.
  • Pindahkan akun yang masih memakai email pribadi ke alamat perusahaan. Alamat fungsi seperti satu kotak surat penagihan lebih awet daripada alamat perorangan, karena tidak ikut pergi ketika orangnya pindah.
  • Tanyakan ke kantor pajak tempat perusahaan terdaftar atau konsultan pajak bagaimana memastikan alamat dan nomor itu terdaftar pada administrasi DJP. Sumber yang kami baca tidak menjelaskan caranya, dan kami tidak akan menebak nama menunya.

2. Alat bayar atas nama perusahaan

  • Pindahkan langganan dari kartu pribadi ke kartu atau rekening atas nama perusahaan.
  • Catat alat bayar mana yang dipakai untuk tiap langganan, supaya jelas dari bank mana dokumen pemungutannya akan datang.

Komprominya: kartu perusahaan menuntut pengendalian yang lebih ketat, mulai dari batas, pemegang, sampai persetujuan. Itu pekerjaan tambahan bagi keuangan. Imbalannya, dokumen pajak dan pengendalian belanja beres sekaligus.

3. Bill statement di sistem akuntansi

  • Unduh bill statement atau dokumen sejenis tiap bulan dari tiap bank pemungut.
  • Periksa keenam informasi di atas. Bila ada yang kurang, misalnya nomor referensi konfirmasi SPP-TDLN, minta penjelasan ke bank saat itu juga, jangan menunggu akhir tahun.
  • Lampirkan dokumen ke transaksinya di sistem akuntansi, dengan kolom tersendiri untuk nomor referensi, DPP dan PPN.
  • Rekonsiliasi PPN yang dipungut bank dengan mutasi kartu. Angka 11/111 dari pembayaran memberi cara cepat memeriksa kewajarannya.

Jadwal kerja tujuh minggu

Tutup buku 2026 tinggal sekitar tujuh minggu dari pertengahan November. Urutan yang masuk akal:

  • Minggu 1 dan 2: daftar langganan, email, nomor telepon dan alat bayar. Konsultasi dengan konsultan pajak tentang syarat pendaftaran.
  • Minggu 3 dan 4: pemindahan akun dan kartu, dimulai dari langganan bernilai terbesar.
  • Minggu 5 dan 6: pengumpulan bill statement yang sudah terbit dan pemeriksaan enam informasinya.
  • Minggu 7: rekonsiliasi dan keputusan bersama konsultan tentang PPN mana yang dikreditkan.

Jangan mengejar semua langganan sekaligus. Di kebanyakan perusahaan, sebagian kecil langganan menanggung sebagian besar nilai. Mulailah dari situ, dan biarkan langganan kecil menyusul tahun depan.

Yang belum diketahui

  • Cara pendaftaran email atau nomor telepon ke administrasi DJP tidak dijelaskan di sumber.
  • Daftar pemungut masih akan bertambah, sehingga bank yang hari ini belum memungut bisa mulai memungut kemudian.
  • Syarat kedua, yaitu memenuhi ketentuan perpajakan, merujuk ke aturan pengkreditan pajak masukan secara umum, yang penerapannya bergantung pada keadaan tiap perusahaan.

Periksa pengumuman resmi terbaru DJP sebelum menetapkan prosedur tetap.

Bila pemakaian layanan cloud dan AI Anda tersebar di banyak akun dan tim, tim konsultasi AI Etzal Group dapat membantu memetakan siapa memakai apa dan berapa biayanya.

Tulisan ini bukan nasihat pajak. Pastikan hak pengkreditan perusahaan Anda dengan konsultan pajak atau DJP.

Sumber

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa dua syarat agar PPN SPP-TDLN bisa dikreditkan?

Menurut DDTCNews atas Pasal 10 ayat (6) PMK 49/2026: alamat email atau nomor telepon pemanfaat terdaftar pada administrasi DJP, dan pengkreditannya memenuhi ketentuan perpajakan.

Dokumen apa yang menggantikan faktur pajak?

Bill statement atau dokumen sejenis dari bank atau lembaga nonbank pemungut, bila memuat enam informasi yang disebut Pasal 10 ayat (2) PMK 49/2026.

Bagaimana cara mendaftarkan email atau nomor telepon ke administrasi DJP?

Sumber yang kami baca tidak menjelaskan caranya. Tanyakan ke kantor pajak tempat Anda terdaftar atau konsultan pajak Anda.

Penulis

Tim Etzal Group

Tim Etzal Group, membantu bisnis berkembang dengan teknologi. Hubungi kami.

Layanan terkait

Konsultasi gratis

Belum yakin mulai dari mana? Kami bantu petakan sistem yang tepat untuk bisnis Anda, gratis.