PPN Langganan Software Luar Negeri Kini Dipungut Bank: Cara Kerja SPP-TDLN bagi Perusahaan
13 November 2026 · 4 menit baca · Tim Etzal Group
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan SPP-TDLN, sistem pemungutan PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri lewat bank dan lembaga pembayaran. Enam pemungut awal sudah ditunjuk, yaitu BRI, BNI, BSI, Mandiri, BTN dan LinkAja, dan pada 2 November 2026 DJP meluruskan kabar yang beredar bahwa semua transaksi akan dipajaki mulai 9 November.
Bagi perusahaan, pertanyaannya bukan apakah ada pajak baru. Menurut DJP tidak ada. Pertanyaannya: dari sekian langganan cloud, perangkat lunak dan API model AI yang dibayar dengan kartu atau transfer, mana yang PPN-nya sudah dipungut penjual, mana yang akan dipungut bank, dan bagaimana mencatatnya.
Apa yang dikatakan DJP
Dari empat berita DDTCNews antara 11 Oktober dan 12 November 2026:
- Inge Diana Rismawanti dari DJP, 2 November 2026: "Kebijakan ini bukan pajak baru". Tarif PPN tidak berubah. SPP-TDLN hanya memungut PPN atas produk digital impor yang memenuhi kriteria objek PPN. Transfer dana dan remitansi "tidak otomatis menjadi objek PPN".
- Produk digital yang sudah dipungut lewat skema PPN PMSE tidak dipungut lagi lewat SPP-TDLN.
- Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, 3 November 2026, menyebut sekitar 260 penyedia layanan digital memungut sendiri, dan transaksi mereka sudah ditandai di sistem: "Ini tidak dipungut dobel di SPP-TDLN". Aturan teknisnya PMK 49/2026.
- Enam pemungut sudah ditunjuk. DJP berencana menambah setelah sandboxing dan stabilisasi selesai.
- PPN yang dipungut sebesar 11/111 dari harga atau pembayaran yang sudah memperhitungkan PPN. PT Jalin Pembayaran Nusantara ditunjuk menyelenggarakan SPP-TDLN sesuai Perpres 68/2025.
Alurnya
Infografis DDTCNews 12 November 2026 menggambarkan urutannya:
- Penerbit mengirim data transaksi ke SPP-TDLN.
- Sistem menentukan apakah transaksi itu dalam atau luar negeri, dan mengonfirmasi apakah PPN dipungut.
- Bila terutang, penerbit memungut PPN.
- Penerbit menerbitkan dokumen pemungutan, seperti bill of statement, yang dipersamakan dengan faktur pajak.
Catatan ejaan: nama resminya SPP-TDLN. Judul infografis itu menulis SPP-TLDN, jadi jangan bingung bila menemukan keduanya saat mencari.
Dua jalur pemungutan
Inti skema SPP-TDLN PPN digital ini adalah adanya dua jalur, dan satu transaksi seharusnya hanya melewati salah satunya.
| PPN PMSE | SPP-TDLN | |
|---|---|---|
| Siapa memungut | Penyedia layanan digital itu sendiri | Bank atau lembaga pembayaran yang ditunjuk |
| Jumlah pemungut menurut DJP | Sekitar 260 penyedia | Enam, akan ditambah |
| Bukti bagi pembeli | Tagihan dari penyedia | Dokumen pemungutan dari penerbit, seperti bill of statement |
Sumber tidak menyebut merek perangkat lunak mana yang masuk jalur mana, jadi kami tidak akan menebak. Cara mengetahuinya adalah membaca tagihan Anda sendiri.
Memeriksa tagihan perusahaan
Bagian berikut adalah saran praktik kami.
Langkah 1: daftar semua langganan luar negeri
Tarik dari tiga tempat, karena jarang ada satu daftar yang lengkap:
- mutasi kartu kredit perusahaan dan kartu pribadi yang diganti lewat klaim biaya,
- transfer ke luar negeri dari rekening perusahaan,
- akun penagihan di konsol cloud dan layanan AI yang dikelola tim TI.
Langkah 2: baca tagihan tiap vendor
Untuk tiap baris, catat apakah tagihan vendor sudah memuat PPN Indonesia. Bila ya, vendor itu memungut sendiri, dan menurut DJP transaksinya tidak dipungut lagi lewat SPP-TDLN.
Langkah 3: lihat alat bayarnya
Untuk vendor yang tidak memungut sendiri, catat dibayar lewat bank atau lembaga apa. Bila lewat salah satu dari enam pemungut, perkirakan PPN akan muncul di sisi pembayaran. Bila lewat penerbit lain, keadaannya bisa berubah ketika daftar pemungut bertambah.
Langkah 4: awasi pungutan ganda
DJP menyatakan sistem sudah menandai transaksi agar tidak dipungut dua kali. Tetap bandingkan tagihan vendor dengan mutasi kartu pada bulan-bulan pertama. Bila PPN muncul di keduanya, kumpulkan kedua dokumen dan tanyakan ke bank penerbit serta konsultan pajak Anda.
Langkah 5: simpan dokumennya
Dokumen pemungutan dari penerbit dipersamakan dengan faktur pajak menurut infografis DDTCNews. Perlakukan seperti faktur: unduh tiap bulan, lampirkan ke transaksi di sistem akuntansi, jangan biarkan hanya tersimpan di portal bank.
Dampak ke anggaran dan pencatatan
- Anggaran TI. Bila selama ini ada langganan yang dibayar tanpa PPN, biaya kasnya naik sebesar pajak yang kini dipungut. Hitung ulang pos langganan untuk sisa tahun dan 2027.
- Kartu pribadi. Langganan yang dibayar karyawan dengan kartu pribadi lalu diklaim menyulitkan pencatatan pajaknya. Memindahkannya ke alat bayar atas nama perusahaan membuat dokumennya lebih rapi. DDTCNews (11 Oktober 2026) mengulas bahwa PPN yang dipungut lewat SPP-TDLN dapat dikreditkan bila memenuhi kriteria, jadi kerapian dokumen berpengaruh langsung ke kas.
- Pengadaan. Tambahkan satu pertanyaan saat membeli layanan luar negeri baru: apakah vendor memungut PPN Indonesia sendiri.
Komprominya: memusatkan semua langganan ke satu kartu perusahaan memudahkan dokumen, tetapi membuat satu kartu yang diblokir menghentikan banyak layanan sekaligus. Dua alat bayar dengan pembagian yang jelas, misalnya infrastruktur di satu dan perangkat kerja di yang lain, biasanya cukup.
Yang belum pasti
- Daftar pemungut akan bertambah, tetapi sumber yang kami baca tidak menyebut kapan dan siapa.
- Sumber tidak merinci bagaimana transfer bank ke vendor luar negeri diperlakukan dibanding pembayaran kartu, selain bahwa transfer dana tidak otomatis menjadi objek PPN.
Karena itu periksa pengumuman resmi terbaru DJP sebelum mengubah proses, terutama bila bank Anda belum termasuk pemungut.
Bila tagihan cloud dan AI Anda tersebar di banyak akun dan sulit direkonsiliasi, tim konsultasi AI Etzal Group dapat membantu memetakan pemakaian dan biayanya.
Tulisan ini bukan nasihat pajak. Pastikan perlakuan PPN atas langganan perusahaan Anda dengan konsultan pajak atau DJP.
Sumber
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah SPP-TDLN pajak baru?
Tidak. DJP menyatakan pada 2 November 2026 bahwa kebijakan ini bukan pajak baru dan tarif PPN tidak berubah. Yang berubah adalah siapa yang memungutnya.
Apakah langganan yang sudah dikenai PPN oleh penjualnya dipungut lagi?
Menurut DJP, produk digital yang sudah dipungut lewat skema PPN PMSE tidak dipungut lagi lewat SPP-TDLN.
Siapa saja pemungutnya sekarang?
Enam pihak sudah ditunjuk: BRI, BNI, BSI, Mandiri, BTN dan LinkAja. DJP berencana menambah setelah sandboxing dan stabilisasi selesai.
Berapa besar PPN yang dipungut?
Menurut DDTCNews, 11/111 dari harga atau pembayaran yang sudah memperhitungkan PPN.
Layanan terkait
Konsultasi gratis
Belum yakin mulai dari mana? Kami bantu petakan sistem yang tepat untuk bisnis Anda, gratis.
