Rekaman Kegiatan Pemrosesan Data: Inventaris yang Diminta PP 33/2026 dan Cara Menyusunnya
13 November 2026 · 5 menit baca · Tim Etzal Group
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 (PP 33/2026), aturan pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, mulai berlaku 16 Januari 2027. Menurut ringkasan firma hukum DFDL, Pasal 74 mewajibkan pengendali data menyimpan rekaman seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi dengan tiga belas unsur minimum, sedangkan prosesor menyimpan rekamannya sendiri dengan empat unsur tambahan.
Bagi perusahaan menengah, artinya sangat konkret. Sebelum pertengahan Januari harus ada satu daftar yang menjawab data pribadi apa yang dipegang, untuk apa, di sistem mana, dan atas dasar apa. Tulisan ini merangkum apa yang dilaporkan sumber, lalu menawarkan cara menyusun rekaman pemrosesan data dari sistem yang sudah Anda punya, tanpa membuka proyek besar.
Apa yang dikatakan sumber
Satu catatan dulu. Semua nomor pasal di bawah ini berasal dari ringkasan firma hukum dan konsultan, bukan dari salinan resmi peraturan. Cocokkan dengan teks resminya sebelum dijadikan dasar keputusan.
- DFDL (halaman diperbarui 28 September 2026): rekaman kegiatan pemrosesan, yang di banyak negara disebut ROPA, diwajibkan Pasal 74 dengan tiga belas unsur minimum. Prosesor, yaitu pihak yang memproses data atas nama pengendali, menyimpan rekaman sendiri dengan empat unsur tambahan.
- RSM Indonesia (18 September 2026) menempatkan inventaris pemrosesan, dasar hukum, pemberitahuan dan persetujuan sebagai prioritas pertama dari enam prioritas penerapan sebelum 16 Januari 2027. RSM merujuk Pasal 30 untuk dasar pemrosesan, Pasal 9 dan Pasal 69 untuk akurasi data, dan Pasal 74 untuk rekaman seluruh kegiatan pemrosesan.
- Veritask (3 September 2026): Pasal 30 memuat enam dasar pemrosesan, yaitu persetujuan eksplisit, pelaksanaan kontrak, kewajiban hukum, kepentingan vital, pelayanan publik atau pelaksanaan kewenangan, dan kepentingan sah lainnya.
- DFDL: bila dasar yang dipakai adalah kepentingan yang sah, diperlukan uji tiga bagian (Pasal 53) dan analisis yang terdokumentasi (Pasal 54).
- DFDL juga mencatat kebijakan yang diwajibkan: kebijakan pemrosesan data pribadi, kebijakan pencegahan dan penanganan kegagalan pelindungan, kebijakan retensi, dan mekanisme penanganan permintaan ganti rugi.
Ketiga belas unsur itu tidak dirinci dalam ringkasan yang kami baca, jadi kami tidak akan menebaknya. Yang dapat kami sampaikan hanya jumlahnya menurut DFDL. Daftar lengkapnya harus dibaca langsung di teks Pasal 74.
Mengapa inventaris dikerjakan paling awal
Hampir semua kewajiban lain bergantung pada daftar ini. Anda tidak bisa memilih dasar pemrosesan untuk kegiatan yang belum didata. Anda tidak bisa memperbarui kontrak vendor bila belum tahu vendor mana yang memegang data pribadi. Saat terjadi insiden, pertanyaan pertama adalah data siapa yang terdampak, dan jawabannya ada di inventaris.
Ada satu pilihan yang menentukan berhasil atau tidaknya pekerjaan ini, yaitu tingkat kerincian.
- Terlalu rinci, misalnya satu baris per kolom basis data, hasilnya tidak pernah selesai dan tidak ada yang mau merawatnya.
- Terlalu kasar, misalnya satu baris per departemen, hasilnya tidak menjawab pertanyaan apa pun.
Satuan yang masuk akal adalah kegiatan: penggajian karyawan, pendaftaran pelanggan di situs, rekaman CCTV gudang, pengiriman buletin email. Perusahaan menengah biasanya berakhir dengan puluhan baris, bukan ribuan.
Contoh kolom inventaris
Kolom berikut adalah saran praktik kami, bukan bunyi aturan. Pakai sebagai titik awal, lalu sesuaikan setelah Anda membaca unsur yang diminta Pasal 74.
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Nama kegiatan | Satu kalimat yang dimengerti orang nonteknis |
| Tujuan | Untuk apa data diproses |
| Subjek data | Karyawan, pelamar, pelanggan, pemasok, pengunjung |
| Jenis data | Identitas, kontak, keuangan, kesehatan, rekaman gambar |
| Dasar pemrosesan | Salah satu dari enam dasar yang disebut Veritask untuk Pasal 30 |
| Sistem dan lokasi | Nama aplikasi, lokasi server atau wilayah cloud |
| Pihak penerima | Vendor, afiliasi, instansi yang menerima data |
| Masa simpan | Berapa lama, dan apa yang terjadi sesudahnya |
| Pemilik baris | Nama jabatan yang bertanggung jawab |
| Tinjauan terakhir | Tanggal baris ini terakhir diperiksa |
Menyusunnya dari sistem yang sudah ada
- Mulai dari daftar sistem, bukan wawancara. Minta tim TI mengeluarkan daftar aplikasi berbayar, basis data, dan akun cloud. ERP, CRM, HRIS, arsip chat pelanggan, email, dan folder bersama hampir pasti memuat data pribadi.
- Tulis kegiatan per sistem. Satu sistem bisa memuat beberapa kegiatan. HRIS memuat rekrutmen, penggajian, dan absensi, masing-masing dengan tujuan dan masa simpan berbeda.
- Cari yang tidak tercatat. Spreadsheet di laptop, formulir daring buatan tim pemasaran, ekspor data yang dikirim lewat email. Di sinilah biasanya risiko terbesar, karena tidak ada yang merasa memilikinya.
- Tetapkan pemilik tiap baris dari fungsi bisnis. Kepala SDM memiliki baris penggajian, kepala penjualan memiliki baris CRM. Tim TI tahu di mana data disimpan, tetapi tidak tahu mengapa data itu dikumpulkan.
- Isi dasar pemrosesan dengan jujur. Bila Anda menulis kepentingan yang sah, ingat bahwa menurut DFDL dasar ini menuntut uji dan analisis tertulis. Buat tautan dari baris ke dokumen analisisnya.
- Tandai setiap baris yang melibatkan pihak luar. Daftar ini menjadi antrean kerja untuk peninjauan kontrak vendor, dan untuk meminta rekaman pemrosesan dari sisi prosesor.
- Simpan di satu tempat dengan riwayat perubahan. Spreadsheet bersama dengan hak sunting terbatas sudah cukup untuk awal. Alat khusus bisa menyusul bila jumlah barisnya menuntut.
Menjaganya tetap mutakhir tanpa proyek besar
Inventaris yang dibuat sekali lalu ditinggalkan akan salah dalam enam bulan. Yang berhasil di lapangan biasanya bukan audit tahunan, melainkan tiga pengait kecil:
- Pengadaan. Setiap pembelian aplikasi baru atau penunjukan vendor baru mewajibkan satu pertanyaan: apakah ini menyentuh data pribadi. Bila ya, baris ditambah sebelum kontrak ditandatangani.
- Perubahan sistem. Permintaan perubahan yang menambah kolom data orang atau integrasi baru menyertakan pembaruan baris terkait.
- Tinjauan triwulanan singkat. Tiap pemilik baris mengonfirmasi bahwa isinya masih benar. Lima belas menit per fungsi sudah memadai.
Kompromi yang perlu disadari: semakin banyak kolom, semakin kecil kemungkinan pemilik baris merawatnya. Lebih baik sepuluh kolom yang benar daripada tiga puluh kolom yang setengah kosong, selama unsur yang diminta pasalnya tetap tercakup.
Jadwal realistis sampai 16 Januari 2027
- Dua minggu pertama: daftar sistem, penunjukan pemilik, dan kesepakatan format setelah membaca teks Pasal 74.
- Minggu ketiga sampai kelima: pengisian baris per fungsi, dimulai dari SDM dan penjualan karena volumenya terbesar.
- Minggu keenam dan ketujuh: pemeriksaan dasar pemrosesan, masa simpan, dan daftar vendor.
- Minggu terakhir: pengesahan oleh pimpinan dan penetapan jadwal tinjauan.
Bila data Anda tersebar di banyak aplikasi yang tidak saling terhubung, sebagian pekerjaan ini bisa diotomatiskan dengan menarik metadata langsung dari sistem. Tim perangkat lunak enterprise Etzal Group dapat membantu memetakan sumbernya, atau Anda dapat menghubungi kami untuk berdiskusi.
Tulisan ini bukan nasihat hukum. Pastikan kewajiban perusahaan Anda dengan penasihat hukum dan teks resmi PP 33/2026, dan periksa pengumuman resmi terbaru karena peraturan pelaksana dari lembaga pengawas belum terbit.
Sumber
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu rekaman kegiatan pemrosesan?
Daftar tertulis semua kegiatan perusahaan yang memakai data pribadi. Menurut ringkasan DFDL, Pasal 74 PP 33/2026 mewajibkannya dengan tiga belas unsur minimum.
Apa saja tiga belas unsur minimumnya?
Ringkasan yang kami baca hanya menyebut jumlahnya, tidak merincinya. Baca teks Pasal 74 atau tanyakan ke penasihat hukum Anda sebelum mengunci format.
Apakah vendor yang memproses data kami juga wajib punya rekaman?
Menurut DFDL, prosesor menyimpan rekaman pemrosesan sendiri dengan empat unsur tambahan. Minta vendor menunjukkan rekaman itu saat kontrak ditinjau.
Kapan aturan ini berlaku?
PP 33/2026 berlaku 16 Januari 2027 menurut ringkasan RSM Indonesia dan DFDL.
Layanan terkait
Jasa Pembuatan Website
Website cepat dan SEO-ready yang mengubah pengunjung jadi pelanggan.
