RUU Hak Cipta Mulai Mengatur AI: Kebijakan Konten Buatan AI yang Perlu Disiapkan Perusahaan
13 November 2026 · 5 menit baca · Tim Etzal Group
Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang sedang dibahas DPR mulai memasukkan ketentuan tentang kecerdasan artifisial, dan sebagian platform besar menolaknya. Katadata memberitakan pada 12 November 2026 bahwa dalam rapat dengar pendapat di DPR, Google, Meta dan TikTok menolak dua usulan dalam RUU tersebut: kewajiban platform memberi kompensasi kepada penerbit atas penayangan konten berita, dan aturan baru tentang AI.
Ini masih rancangan. Belum ada kewajiban baru bagi perusahaan Anda hari ini. Namun perusahaan yang memakai AI generatif untuk materi pemasaran, dokumen dan kode punya alasan kuat untuk merapikan kebijakan internalnya, apa pun hasil akhir pembahasan itu.
Apa yang terjadi di DPR
Menurut Katadata, yang mengutip Reuters untuk urutannya, Google lebih dulu menolak, lalu Meta dan TikTok menyusul. Beberapa hal yang dilaporkan:
- Bila RUU ini disahkan, Indonesia menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang memasukkan AI ke undang-undang hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sekarang tidak mengatur penggunaan AI secara khusus.
- Noudhy Valdryno, Head of Public Policy TikTok Indonesia, menyampaikan kepada DPR bahwa kewajiban pengungkapan semestinya tidak berlaku bila AI hanya dipakai sebagai alat bantu dan bukan untuk membuat konten sepenuhnya. Ia juga meminta perlindungan "safe harbour" dipertahankan.
- Prof. Selvie Sinaga dari Universitas Katolik Atma Jaya merujuk gugatan The New York Times terhadap OpenAI dan Microsoft serta gugatan Nikkei dan Asahi Shimbun terhadap Perplexity, dan menilai Undang-Undang Hak Cipta Indonesia perlu ketentuan AI yang lebih jelas.
- Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, mengatakan: "Perlindungan hak cipta harus menghargai pencipta dan pemegang hak." Ia meminta ketentuan atribusi, lisensi dan kompensasi.
Ada dua pihak dengan kepentingan yang sah di sini. Penerbit dan pencipta ingin karyanya dihargai ketika dipakai sistem AI dan platform. Platform khawatir kewajiban yang terlalu luas menyulitkan layanan dan pemakaian AI sehari-hari. Artikel ini tidak memihak. Yang kami bahas adalah akibatnya bagi perusahaan pengguna AI.
Yang belum diketahui
- Bunyi pasal AI dalam RUU tidak dimuat dalam sumber yang kami baca. Kami tidak tahu definisi konten buatan AI yang dipakai, siapa yang dibebani kewajiban, dan apa sanksinya.
- Tidak ada jadwal pengesahan dalam sumber.
- Usulan dalam RUU bisa berubah banyak sepanjang pembahasan.
Jadi jangan menyimpulkan bahwa pengungkapan konten buatan AI sudah wajib. Sebelum menerbitkan kebijakan resmi, periksa pengumuman terbaru dari DPR dan kementerian terkait.
Mengapa perusahaan pengguna perlu peduli sekarang
Perdebatan RUU Hak Cipta AI menyentuh tiga pertanyaan yang sudah Anda hadapi, dengan atau tanpa undang-undang baru. Bagian ini dan seterusnya adalah pandangan kami.
Pengungkapan. Perdebatan di DPR berkisar pada kapan pemakaian AI perlu diberi tahu. Posisi TikTok membedakan AI sebagai alat bantu dari AI yang membuat konten sepenuhnya. Entah pembedaan itu diterima atau tidak, perusahaan yang tidak tahu konten mana yang dibuat dengan AI tidak akan bisa mematuhi versi aturan mana pun.
Asal bahan. Gugatan penerbit yang dirujuk di DPR berpusat pada karya yang dipakai sistem AI tanpa izin. Perusahaan pengguna biasanya bukan pihak dalam perkara semacam itu, tetapi tetap bisa menerbitkan keluaran AI yang terlalu mirip dengan karya orang lain.
Atribusi dan lisensi. Komdigi meminta ketentuan atribusi, lisensi dan kompensasi. Kontrak Anda dengan agensi, penulis lepas dan pemasok alat AI kemungkinan belum menyebut siapa yang bertanggung jawab bila ada klaim.
Isi kebijakan internal yang layak disiapkan
Kebijakan yang baik pendek dan bisa dijalankan. Lima bagian sudah cukup untuk memulai.
1. Catatan pemakaian
Tetapkan bahwa setiap materi yang terbit ke luar perusahaan mencatat apakah AI dipakai dan untuk apa: gagasan awal, draf, gambar, terjemahan, atau kode. Catatan itu cukup berupa satu kolom di alat perencanaan konten atau satu baris di deskripsi perubahan kode.
2. Data yang boleh dimasukkan
Buat dua daftar. Yang boleh: bahan publik milik perusahaan, panduan merek, spesifikasi produk yang sudah terbit. Yang tidak boleh tanpa persetujuan: data pribadi pelanggan dan karyawan, dokumen kontrak, kode sumber inti, dan karya pihak ketiga yang lisensinya tidak mencakup pemakaian ini.
3. Pemeriksaan manusia
Tidak ada keluaran AI yang terbit tanpa dibaca orang yang bertanggung jawab atasnya. Untuk teks, periksa fakta dan kemiripan dengan sumber yang dikenal. Untuk gambar, periksa kemiripan dengan karya, merek dan wajah yang dikenali. Untuk kode, periksa lisensi dari potongan yang tampak disalin utuh.
4. Keterangan pada konten
Karena kewajibannya belum ada, ini keputusan perusahaan. Titik awal yang masuk akal dan sejalan dengan pembedaan yang muncul di DPR:
| Pemakaian AI | Usulan perlakuan internal |
|---|---|
| Alat bantu: ejaan, ringkasan, saran struktur | Dicatat internal, tanpa keterangan publik |
| Draf yang ditulis ulang dan diperiksa manusia | Dicatat internal, keterangan menurut kebijakan merek |
| Gambar, suara atau video yang sebagian besar dibuat AI | Dicatat dan diberi keterangan |
Tabel ini usulan kami, bukan isi RUU. Sesuaikan ketika bunyi aturannya terbit.
5. Kontrak
Tambahkan klausul pada kontrak agensi dan pekerja lepas: kewajiban memberi tahu bila AI dipakai, dan jaminan bahwa bahan yang diserahkan tidak melanggar hak pihak lain. Baca ketentuan pemasok alat AI Anda tentang siapa pemilik keluaran dan apakah data Anda dipakai untuk pelatihan.
Kompromi yang perlu disadari
Mencatat setiap pemakaian AI menambah gesekan, dan tim pemasaran akan mengeluh. Kebijakan yang terlalu ketat mendorong orang memakai AI diam-diam dengan akun pribadi, dan itu hasil terburuk. Mulailah dari pencatatan yang ringan dan pemeriksaan manusia yang tegas. Keterangan publik bisa menyusul ketika arah undang-undang lebih jelas.
Di sisi lain, menunggu sampai undang-undang terbit berarti Anda harus menelusuri mundur berbulan-bulan konten tanpa catatan. Itu hampir mustahil dikerjakan dengan baik.
Yang bisa dikerjakan minggu ini
- Minta tim pemasaran, komunikasi dan pengembang menuliskan alat AI yang mereka pakai.
- Tambahkan satu kolom "pemakaian AI" di alat perencanaan konten.
- Edarkan daftar data yang tidak boleh dimasukkan ke alat AI.
- Periksa kontrak agensi yang sedang berjalan untuk klausul jaminan hak cipta.
- Tunjuk satu orang untuk memantau pembahasan RUU dan melapor setiap ada perubahan.
Tulisan ini bukan nasihat hukum. Untuk kasus perusahaan Anda, pastikan kepada konsultan hukum kekayaan intelektual atau otoritas yang berwenang.
Etzal Group membantu perusahaan menyusun aturan pemakaian AI yang bisa dijalankan lewat layanan konsultasi AI.
Sumber
- Katadata, 12 November 2026: TikTok, induk Instagram dan Google tolak wacana atur AI di RUU Hak Cipta
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah pengungkapan konten buatan AI sudah wajib di Indonesia?
Belum atas dasar RUU ini. RUU Hak Cipta masih dibahas di DPR dan bunyi pasal AI tidak dimuat dalam sumber yang kami baca, jadi periksa perkembangan resminya.
Mengapa platform menolak usulan itu?
Menurut Katadata, Google, Meta dan TikTok menolak dua usulan, yaitu kompensasi bagi penerbit berita dan aturan baru tentang AI. TikTok berpendapat pengungkapan semestinya tidak berlaku bila AI hanya alat bantu, dan meminta safe harbour dipertahankan.
Apa isi minimum kebijakan internal konten buatan AI?
Catatan di mana AI dipakai, daftar data yang boleh dan tidak boleh dimasukkan ke alat AI, aturan pemeriksaan manusia sebelum terbit, dan ketentuan kapan konten diberi keterangan.
Layanan terkait
Chatbot WhatsApp AI
Kami bangun, latih, dan jalankan AI agent WhatsApp yang menjawab pelanggan 24/7, mengkualifikasi lead, dan follow-up.
