Bisnis

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Masuk Pembahasan Tingkat I: Apa yang Perlu Disiapkan

13 November 2026 · 4 menit baca · Tim Etzal Group

Katadata melaporkan pada 10 November 2026 bahwa Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sedang dalam pembahasan tingkat I di DPR, setelah seluruh fraksi dan pemerintah menyetujuinya pada pertengahan 2026. Sehari sebelumnya, anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mendesak agar pembahasan itu diselesaikan.

Ini rancangan, belum undang-undang. Isi pasalnya tidak ada di sumber yang kami baca, jadwal pengesahannya tidak diketahui, dan seluruh laporan ini bersandar pada satu berita. Karena itu tulisan ini tidak akan menyebut kewajiban, sanksi atau tenggat apa pun seolah sudah berlaku. Yang bisa dibahas dengan jujur adalah arah yang disuarakan di DPR, dan pekerjaan yang masuk akal dilakukan apa pun hasil akhirnya.

Apa yang dilaporkan

Semua butir berikut berasal dari Katadata, 10 November 2026.

  • RUU KKS sedang dalam pembahasan tingkat I di DPR. Seluruh fraksi dan pemerintah menyetujuinya pada pertengahan 2026.
  • Oleh Soleh, anggota Komisi I DPR, pada 9 November 2026 mendesak penyelesaian RUU untuk menetapkan kewenangan hukum, standar keamanan wajib bagi sistem elektronik, dan respons insiden yang cepat. Ia berkata: "Jangan sampai Indonesia baru bergerak setelah terjadi kerusakan".
  • Komisi I akan memanggil Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan meminta laporan koordinasi dengan OJK, Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ia menyebut sasaran serangan bisa mencakup perbankan, kelistrikan dan layanan publik.
  • Katadata meminta tanggapan BSSN, yang belum merespons sampai berita terbit.
  • Dasbor FortiGuard Labs per Senin 9 November 2026 pukul 20.00 WIB mencatat 2,2 juta serangan ke Indonesia dalam 24 jam, 1,2 juta di antaranya ke sektor keuangan dan perbankan. Angka itu menghitung serangan, bukan pembobolan yang berhasil.

Cara membaca kabar ini

Tiga frasa dari pernyataan anggota Komisi I layak diperhatikan, karena menunjukkan arah yang diinginkan sebagian pembuat undang-undang: kewenangan hukum, standar keamanan wajib bagi sistem elektronik, dan respons insiden yang cepat.

Itu pernyataan tujuan dari satu anggota DPR, bukan bunyi pasal. Rancangan bisa berubah banyak selama pembahasan. Namun bila ketiga hal itu bertahan dalam bentuk apa pun, pengelola sistem elektronik kelak akan ditanya tiga hal sederhana: apa yang Anda punya, apa yang Anda lakukan saat terjadi insiden, dan siapa yang Anda hubungi.

Ketiga pertanyaan itu bisa dijawab dengan pekerjaan yang tidak bergantung pada bunyi undang-undang.

Apakah perusahaan Anda mungkin terkena

Belum ada yang bisa memastikannya dari sumber yang tersedia. Yang bisa dilakukan adalah menilai posisi Anda sendiri dengan dua pertanyaan.

Apakah Anda mengelola sistem elektronik yang dipakai pihak lain? Portal pelanggan, aplikasi pemesanan, platform yang dipakai mitra, sistem yang menyimpan data orang banyak. Frasa "standar keamanan wajib bagi sistem elektronik" paling dekat dengan kelompok ini.

Apakah Anda memasok sektor yang disebut sebagai sasaran? Anggota Komisi I menyebut perbankan, kelistrikan dan layanan publik. Bila pelanggan Anda bank, perusahaan listrik atau instansi pemerintah, tuntutan keamanan biasanya turun lewat kontrak jauh sebelum undang-undang mewajibkannya. Banyak pemasok akan merasakan aturan baru pertama kali sebagai lampiran pengadaan, bukan sebagai surat dari regulator.

Bila jawaban keduanya tidak, RUU keamanan siber ini mungkin hanya menyentuh Anda secara tidak langsung. Langkah di bawah tetap layak, karena insiden tidak menunggu undang-undang.

Tiga langkah tanpa sesal

Disebut tanpa sesal karena hasilnya berguna apa pun yang akhirnya disahkan. Ini saran praktik kami.

1. Inventaris aset

Anda tidak bisa mengamankan atau melaporkan sesuatu yang tidak Anda ketahui keberadaannya.

  • Daftar server, layanan cloud, aplikasi, domain dan sertifikat, dengan nama pemilik tiap baris.
  • Tandai mana yang menghadap internet dan mana yang memuat data pelanggan atau data keuangan.
  • Sertakan perangkat operasional seperti mesin kasir, pengendali mesin dan kamera bila tersambung ke jaringan.
  • Catat vendor yang memegang akses jarak jauh ke sistem Anda.

2. Pencatatan insiden

Mulailah mencatat sekarang, termasuk kejadian kecil.

  • Satu formulir sederhana: kapan diketahui, siapa menemukan, sistem apa, dampaknya, tindakan, kapan pulih.
  • Simpan di tempat yang tetap bisa dibuka saat sistem utama mati.
  • Tinjau tiap triwulan. Pola dari sepuluh kejadian kecil sering menunjukkan satu kelemahan besar.

Catatan seperti ini adalah bukti paling murah bahwa perusahaan menanggapi insiden dengan serius, dan menjadi bahan utama bila kelak ada kewajiban melapor.

3. Kontak tanggap darurat

  • Siapa yang berwenang memutuskan sistem dimatikan, dan siapa penggantinya.
  • Nomor vendor utama, penyedia cloud, bank dan penasihat hukum, dicetak dan disimpan di luar sistem.
  • Satu latihan meja setahun: satu skenario, satu jam, semua pengambil keputusan hadir.

Yang sebaiknya tidak dilakukan dulu

  • Jangan membeli alat demi kepatuhan terhadap aturan yang belum ada. Standar teknisnya belum diketahui. Belanja yang dibenarkan dengan RUU bisa meleset dari yang akhirnya diminta.
  • Jangan menunda perbaikan dasar sambil menunggu. Autentikasi berlapis, pencadangan yang diuji pulih, dan pembaruan sistem tidak membutuhkan undang-undang.
  • Jangan menulis kebijakan tebal. Tiga halaman yang dijalankan lebih bernilai daripada tiga puluh halaman yang disimpan.

Komprominya soal waktu. Menunggu teks final menghemat tenaga, tetapi undang-undang semacam ini biasanya memberi masa peralihan yang terasa pendek bagi perusahaan yang mulai dari nol. Tiga langkah di atas sengaja dipilih karena biayanya rendah dan tidak perlu diulang.

Bila sistem Anda mencakup perangkat operasional dan jaringan pabrik, tim IoT dan sistem kendali Etzal Group dapat membantu menyusun inventaris yang mencakup keduanya.

Status RUU bisa berubah cepat. Periksa pengumuman resmi terbaru dari DPR dan pemerintah, dan pastikan dampaknya bagi perusahaan Anda dengan penasihat hukum setelah teksnya tersedia.

Sumber

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sudah berlaku?

Belum. Menurut Katadata 10 November 2026, RUU itu masih dalam pembahasan tingkat I di DPR, dan jadwal pengesahannya tidak diketahui.

Kewajiban apa yang akan dikenakan pada perusahaan?

Isi pasalnya tidak ada di sumber yang kami baca, jadi belum bisa disebut. Anggota Komisi I hanya menyebut tujuan seperti standar keamanan wajib dan respons insiden yang cepat.

Apa yang bisa dikerjakan sekarang tanpa menunggu?

Inventaris aset, pencatatan insiden, dan daftar kontak tanggap darurat. Ketiganya berguna apa pun bunyi undang-undangnya nanti.

Penulis

Tim Etzal Group

Tim Etzal Group, membantu bisnis berkembang dengan teknologi. Hubungi kami.

Layanan terkait

Konsultasi gratis

Belum yakin mulai dari mana? Kami bantu petakan sistem yang tepat untuk bisnis Anda, gratis.