UU 27/2026: PKWT Maksimal Dua Tahun dan Wajib Dicatat Tiga Hari, HRIS Anda Sudah Siap?
13 November 2026 · 5 menit baca · Tim Etzal Group
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003. Menurut ringkasan Fortune Indonesia (9 November 2026), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) kini paling lama dua tahun, dapat diperpanjang dua kali masing-masing paling lama satu tahun, wajib dicatatkan dalam tiga hari kerja, dan perpanjangannya harus diberitahukan paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir.
Bagi pimpinan HR dan TI, pertanyaannya praktis: apakah sistem informasi SDM (HRIS) Anda bisa menghitung tenggat itu sendiri, atau masih bergantung pada ingatan staf dan lembar kerja?
Yang dilaporkan tentang undang-undang ini
Fortune Indonesia menyebut UU 27/2026 terdiri dari 313 pasal dalam 23 bab, mencabut UU 13/2003 dan sebagian ketentuan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, serta menindaklanjuti Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Untuk PKWT, ringkasan yang sama memuat ketentuan berikut:
- PKWT paling lama dua tahun, dapat diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun.
- Pemberi kerja wajib memberi tahu perpanjangan paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir.
- PKWT ditulis dalam bahasa Indonesia dan dicatatkan dalam tiga hari kerja.
- PKWT tidak boleh memuat masa percobaan.
- Bila PKWT dipakai untuk pekerjaan yang bersifat tetap, hubungan kerja demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
- Masa percobaan PKWTT paling lama tiga bulan dengan upah tidak di bawah upah minimum.
Okezone, yang dimuat RCTI+ pada 7 Oktober 2026, menulis hal serupa: PKWT paling lama dua tahun, perpanjangan paling banyak dua kali, masing-masing paling lama satu tahun.
Tiga hal yang belum pasti
Sebelum mengubah sistem, catat batas informasi yang ada.
Pertama, rincian di atas berasal dari ringkasan media, bukan dari salinan resmi undang-undang. Sumber yang kami baca tidak mencantumkan nomor pasal.
Kedua, media tidak seragam membaca total masa PKWT. Ada yang menulis dua tahun saja, ada yang menghitung sampai empat tahun dengan perpanjangan. Kami menulis apa adanya sesuai dua sumber di atas, dan menyarankan Anda membaca teks resmi atau meminta pendapat penasihat hukum sebelum menetapkan angka batas di sistem.
Ketiga, peraturan pelaksana belum terbit. Fortune Indonesia melaporkan peraturan itu harus keluar dalam satu tahun sejak pengundangan, yaitu paling lambat 28 Oktober 2027. Tata cara pencatatan, misalnya ke mana dan dengan dokumen apa, bisa dirinci di sana. Periksa pengumuman resmi terbaru sebelum mengunci proses.
Karena itu, rancang konfigurasi yang angkanya bisa diubah tanpa membongkar sistem.
Menerjemahkan aturan PKWT UU 27/2026 ke konfigurasi HRIS
Bagian ini adalah saran kami sebagai perancang sistem.
| Ketentuan yang dilaporkan | Yang perlu ada di HRIS |
|---|---|
| Masa PKWT paling lama dua tahun | Tanggal mulai dan berakhir wajib diisi; sistem menolak durasi di atas batas yang dikonfigurasi |
| Perpanjangan dua kali, masing-masing paling lama satu tahun | Penghitung perpanjangan per karyawan dan riwayat kontrak yang berantai |
| Pemberitahuan tujuh hari sebelum berakhir | Pengingat bertingkat, misalnya 60, 30 dan 14 hari, dengan tugas yang punya pemilik |
| Pencatatan dalam tiga hari kerja | Status pencatatan, tanggal, dan lampiran bukti; hitungan hari kerja memakai kalender libur |
| Tanpa masa percobaan di PKWT | Templat kontrak PKWT tanpa klausul percobaan; validasi saat membuat kontrak |
| PKWT untuk pekerjaan tetap menjadi PKWTT | Kolom jenis pekerjaan dan alasan memakai PKWT, plus laporan risiko |
Beberapa catatan perancangan:
- Pengingat harus berujung pada keputusan. Notifikasi yang hanya muncul di layar mudah terlewat. Jadikan tugas dengan tiga pilihan: perpanjang, akhiri, atau angkat menjadi karyawan tetap, lengkap dengan tenggat dan atasan yang bertanggung jawab.
- Hitung mundur dari tujuh hari, jangan pas di tujuh hari. Surat pemberitahuan perlu disetujui dan disampaikan. Beri ruang beberapa minggu.
- Tiga hari kerja itu pendek. Bila kontrak ditandatangani hari Jumat di kantor cabang, pusat harus tahu pada hari yang sama. Tanda tangan dan unggah dokumen sebaiknya terjadi di satu alur.
- Simpan bukti, bukan hanya status. Kotak centang "sudah dicatatkan" tidak membantu saat diperiksa. Simpan tanda terima atau nomor pencatatannya.
- Jadikan batas sebagai parameter. Durasi maksimum, jumlah perpanjangan dan tenggat disimpan di tabel pengaturan dengan tanggal berlaku, supaya bisa disesuaikan ketika peraturan pelaksana terbit.
Laporan yang layak dibuat pekan ini
Tanpa menunggu perubahan sistem, tarik data berikut dari HRIS atau lembar kerja yang ada:
- Semua PKWT aktif beserta tanggal mulai, tanggal berakhir dan jumlah perpanjangan.
- PKWT yang tanggal berakhirnya kosong atau sudah lewat tetapi orangnya masih bekerja.
- PKWT yang berakhir dalam 90 hari ke depan.
- PKWT yang ditandatangani sejak 28 Oktober 2026 dan status pencatatannya.
- Posisi yang diisi PKWT berulang kali untuk pekerjaan yang sama, karena inilah yang paling mungkin dinilai sebagai pekerjaan tetap.
Laporan terakhir bukan urusan sistem semata. Ia memerlukan penilaian HR dan penasihat hukum tentang sifat pekerjaannya.
Pilihan yang perlu ditimbang
Perusahaan dengan HRIS paket sering menemukan modul kontraknya hanya menyimpan satu tanggal berakhir tanpa riwayat perpanjangan. Ada tiga jalan: meminta vendor menambah fitur, menambal dengan lembar kerja, atau membangun modul kecil yang membaca data HRIS dan mengurus tenggat. Jalan pertama paling rapi tetapi bergantung pada jadwal vendor. Jalan kedua cepat dan rapuh. Jalan ketiga memberi kendali, dengan biaya pemeliharaan yang harus dihitung jujur.
Bila Anda memilih membangun atau menyambungkan modul sendiri, tim perangkat lunak perusahaan kami dapat membantu memetakan kebutuhannya.
Catatan: tulisan ini bukan nasihat hukum. Pastikan penerapan pada kasus perusahaan Anda kepada penasihat hukum ketenagakerjaan atau dinas ketenagakerjaan setempat.
Sumber
- Fortune Indonesia, 9 November 2026: UU Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku
- Okezone via RCTI+, 7 Oktober 2026: UU Ketenagakerjaan Baru: Masa Kerja Kontrak Maksimal 2 Tahun, Outsourcing Hanya 5 Bidang
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa lama PKWT menurut UU 27/2026?
Fortune Indonesia dan Okezone melaporkan PKWT paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Media lain menafsirkan totalnya secara berbeda, jadi periksa teks resmi undang-undang.
Kapan PKWT harus dicatatkan?
Menurut ringkasan Fortune Indonesia, PKWT ditulis dalam bahasa Indonesia dan dicatatkan dalam tiga hari kerja. Tata cara rincinya menunggu peraturan pelaksana.
Apa yang paling mendesak diatur di HRIS?
Tanggal berakhir kontrak yang terisi untuk semua PKWT, pengingat sebelum batas pemberitahuan tujuh hari, hitungan perpanjangan, dan tempat menyimpan bukti pencatatan.
Layanan terkait
Jasa Pembuatan Website
Website cepat dan SEO-ready yang mengubah pengunjung jadi pelanggan.
