Apakah Perusahaan Anda Wajib Menunjuk Pejabat Pelindungan Data? Uji Tiga Pemicu PP 33/2026
13 November 2026 · 5 menit baca · Tim Etzal Group
PP 33/2026, yang berlaku 16 Januari 2027, merinci kapan pengendali dan prosesor data wajib menunjuk pejabat atau petugas pelindungan data pribadi (PPDP) serta syarat jabatan itu. Bagi perusahaan menengah, ini keputusan struktur organisasi dan anggaran yang jatuh tepat saat rencana 2027 sedang disusun.
Pertanyaan soal pejabat pelindungan data pribadi jarang dijawab dengan benar pada percobaan pertama. Sebagian perusahaan menganggap dirinya terlalu kecil, padahal kegiatan intinya memantau ribuan orang setiap hari. Sebagian lain menunjuk seseorang hanya di atas kertas, tanpa waktu dan wewenang.
Catatan sumber: nomor pasal di bawah ini berasal dari ringkasan firma hukum dan konsultan, bukan dari salinan resmi PP. Rentang pasalnya dikutip berbeda: Veritask menulis Pasal 142 sampai 147, DFDL menulis Pasal 140 sampai 147.
Apa yang diminta aturan
Menurut ringkasan Veritask (3 September 2026), PPDP wajib ditunjuk dalam tiga keadaan:
- Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik.
- Kegiatan inti yang menuntut pemantauan teratur dan sistematis berskala besar.
- Pemrosesan skala besar atas data spesifik atau data terkait tindak pidana.
Veritask juga mencatat bahwa PPDP harus punya akses independen ke pimpinan puncak dan sumber daya yang memadai.
Ringkasan DFDL (halaman diperbarui 28 September 2026) menambahkan dua hal penting. Pertama, pemicu penunjukan bersifat "dan/atau" sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi 151/2024, sehingga ketiganya tidak harus terpenuhi sekaligus. Kedua, tidak ada ambang angka untuk "skala besar". DFDL juga menyebut PPDP harus independen, punya akses langsung ke manajemen senior, dan sumber daya memadai.
RSM Indonesia (18 September 2026) memetakan pasalnya: pemicu penunjukan di Pasal 142, syarat penunjukan berupa profesionalitas, pengetahuan dan kompetensi di Pasal 143, lalu tugas, kedudukan, independensi, sumber daya dan benturan kepentingan di Pasal 144 sampai 146.
Menguji tiga pemicu
Pertanyaan berikut adalah alat bantu kami, bukan kriteria resmi. Jawab dengan jujur dan simpan jawabannya.
Pemicu 1: pelayanan publik
- Apakah Anda memproses data atas nama instansi pemerintah atau menjalankan layanan yang ditugaskan negara?
- Apakah Anda vendor atau prosesor bagi penyelenggara pelayanan publik?
Perhatikan bahwa kewajiban ini menyasar pengendali dan prosesor. Perusahaan swasta yang mengelola sistem bagi layanan publik perlu memeriksanya dengan penasihat hukum.
Pemicu 2: pemantauan teratur dan sistematis berskala besar
- Apakah kegiatan inti usaha Anda bergantung pada pengamatan perilaku orang secara rutin? Contoh yang patut diperiksa: pelacakan lokasi armada berpengemudi, program loyalitas yang merekam pola belanja, aplikasi dengan profil perilaku pengguna, analitik CCTV.
- Apakah pemantauan itu bagian dari produk, bukan sekadar pendukung?
Kata kuncinya "kegiatan inti". Absensi karyawan di pabrik adalah pendukung. Platform yang menjual wawasan dari perilaku pengguna menjadikannya inti.
Pemicu 3: data spesifik atau data terkait tindak pidana, skala besar
- Apakah Anda memproses data spesifik, yaitu kategori data yang lebih sensitif menurut UU Pelindungan Data Pribadi, sebagai bagian rutin usaha?
- Apakah jumlahnya besar dibanding ukuran usaha dan wilayah layanan Anda?
Klinik, laboratorium, penyedia tunjangan kesehatan karyawan, lembaga pembiayaan dan penyedia pemeriksaan latar belakang layak memeriksa pemicu ini lebih dulu.
Soal "skala besar"
Karena tidak ada ambang angka, jangan menunggu angka resmi. Tulis memo satu halaman: jumlah subjek data, jenis data, cakupan wilayah, lama penyimpanan, dan kesimpulan Anda beserta alasannya. Bila ragu, anggap terpicu. Memo yang menjelaskan mengapa Anda menunjuk PPDP tidak pernah merugikan. Memo yang gagal menjelaskan mengapa Anda tidak menunjuk bisa merugikan.
Tiga model penunjukan dan trade-off-nya
| Model | Kelebihan | Kelemahan |
|---|---|---|
| Orang dalam penuh waktu | Mengenal proses, selalu ada | Biaya tetap, sulit dicari |
| Orang dalam merangkap | Hemat, cepat ditunjuk | Risiko benturan kepentingan dan kekurangan waktu |
| Jasa luar | Keahlian langsung tersedia | Perlu konfirmasi hukum, kurang mengenal operasi harian |
Merangkap adalah pilihan paling umum di perusahaan menengah, dan paling sering salah. Ringkasan RSM menyebut benturan kepentingan sebagai salah satu hal yang diatur. Dari situ, saran kami: hindari merangkapkan peran ini ke orang yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan, misalnya kepala TI, kepala pemasaran atau kepala SDM. Mereka akan menilai keputusannya sendiri. Fungsi hukum, kepatuhan, manajemen risiko atau audit internal biasanya lebih cocok.
Jasa luar menarik bagi perusahaan yang tidak punya fungsi kepatuhan. Sumber yang kami baca tidak menyebut apakah PPDP boleh berasal dari luar perusahaan. Jangan menganggapnya sudah pasti boleh. Tanyakan ke penasihat hukum sebelum menandatangani kontrak jasa.
Sumber daya yang harus disediakan
Syarat akses ke pimpinan dan sumber daya memadai, yang disebut ketiga ringkasan, mudah ditulis dan mudah dilanggar. Wujud nyatanya menurut kami:
- garis lapor langsung ke direksi, tertulis di surat penunjukan
- alokasi waktu yang jelas bila merangkap, misalnya dua hari per minggu
- anggaran pelatihan dan bantuan hukum
- akses ke inventaris pemrosesan, kontrak vendor dan log insiden
- kursi dalam rapat persetujuan proyek yang menyentuh data pribadi
- jaminan bahwa ia tidak dinilai kinerjanya oleh unit yang ia awasi
Syarat profesionalitas, pengetahuan dan kompetensi yang disebut RSM berarti penunjukan perlu disertai bukti: riwayat pekerjaan, pelatihan, atau sertifikasi yang relevan.
Bila kesimpulan Anda "tidak wajib"
Tetap tunjuk satu penanggung jawab pelindungan data, walau tanpa gelar PPDP. Kewajiban lain di PP 33/2026, seperti rekaman pemrosesan, kontrak prosesor dan pemberitahuan insiden, tetap membutuhkan seseorang yang memegangnya. Tinjau ulang kesimpulan itu setiap kali usaha berubah: produk baru, akuisisi, atau klien dari sektor publik.
Langkah pekan ini
- Jawab pertanyaan tiga pemicu bersama kepala operasi, TI dan hukum.
- Tulis memo "skala besar" satu halaman.
- Pilih model penunjukan dan hitung biayanya untuk anggaran 2027.
- Siapkan draf surat penunjukan dengan garis lapor dan alokasi waktu.
Bila penanggung jawab baru membutuhkan sistem yang bisa menunjukkan data apa disimpan di mana, tim perangkat lunak enterprise kami dapat membantu menyiapkannya.
Artikel ini bukan nasihat hukum. Konfirmasikan kewajiban penunjukan untuk perusahaan Anda dengan konsultan hukum dan teks resmi PP 33/2026.
Sumber
- Veritask, 3 September 2026: pengaturan teknis pelindungan data pribadi lewat PP 33/2026
- DFDL, halaman diperbarui 28 September 2026: Indonesia personal data protection law, GR 33/2026
- RSM Indonesia, 18 September 2026: ringkasan PP 33/2026
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan perusahaan wajib menunjuk PPDP?
Menurut ringkasan Veritask, bila memproses data untuk pelayanan publik, bila kegiatan intinya menuntut pemantauan teratur dan sistematis berskala besar, atau bila memproses data spesifik atau data terkait tindak pidana dalam skala besar.
Berapa batas angka untuk skala besar?
Menurut ringkasan DFDL, PP 33/2026 tidak memuat ambang angka untuk skala besar, sehingga perusahaan perlu menilai sendiri dan mencatat alasannya.
Bolehkah PPDP berasal dari luar perusahaan?
Sumber yang kami baca tidak menyebutnya. Perlakukan sebagai pilihan yang harus dikonfirmasi ke penasihat hukum, bukan sebagai aturan.
Layanan terkait
Konsultasi gratis
Belum yakin mulai dari mana? Kami bantu petakan sistem yang tepat untuk bisnis Anda, gratis.
